BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Djausal menilai masih belum ada keseriusan kepala daerah dalam menangani konflik agraria di wilayahnya masing-masing.
Melalui rapat koordinasi tindak lanjut penyelesaian potensi konflik dan reforma agraria di wilayah Lampung, yang digelar di Gedung Serba Guna Presisi Polda Lampung, Senin (14/9/2026), Mirza meminta komitmen dari para kepala daerah untuk segera menyelesaikan konflik agraria.
"Kadang-kadang tidak serius untuk menyelesaikannya sehingga terjadi sepertinya ada pembiaran, tidak rapinya penyelesaian pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan, ini kadang-kadang cari selamat sendiri," ungkap Mirza.
Mirza menyebut banyaknya konflik agraria di Provinsi Lampung sudah terjadi selama puluhan tahun terakhir dan tersebar hampir di semua kabupaten/kota.
"Dengan segala konsekuensi, kita harus cobalah ngerapikan semua tatanannya. Karena apa? Ini pijakan untuk ke depan, maju ke depan. Semua program kita akan berjalan dengan bagus ketika fondasinya itu benar. Apa fondasi paling benar itu adalah kepastian hukum," kata dia.
Ia mengungkapkan fondasi untuk majunya suatu daerah adalah rasa kepercayaan kepada pemerintah dari masyarakat dan dunia usaha, serta harus memberikan keadilan untuk semua pihak.
"Kepastian hukum itulah yang ditunggu di berbagai masyarakat. Masyarakat pun akan dekat ketika kita sungguh-sungguh menegakkan hukum, ingin menjalankan semua tata kelola dengan baik, saya rasa semua pihak akan mendukung kita," ucapnya.
Mirza mengaku telah membahas penyelesaian konflik agraria bersama para kepala daerah dengan membentuk tim pembinaan dan pengawasan pengaduan masyarakat pertanahan di Provinsi Lampung.
"Kita harus benahi. Negara kita ini pelan-pelan mau benar, negara kita ini arahnya mau benar. Kita mau baik, mau bagus. Kita mau membuat masyarakat kita makmur dan baik. Kita mau dunia usaha bisa berjalan dengan baik, maka para bupati, walikota, sekda, dan seluruh jajaran pemerintah, tolong mari kita sama-sama selesaikan," pungkasnya.
