BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(Pemkot) Bandar Lampung meminta ribuan kader kesehatan di tingkat kelurahan hingga lingkungan tidak hanya aktif saat aktivitas Posyandu, tetapi juga menjadi mata dan telinga pemerintah dalam memantau kondisi kesehatan masyarakat.
Hal itu disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana saat penyaluran insentif kader secara simbolis di Aula Semergou Bandar Lampung, Rabu (7/10/2026).
Eva menyebutkan, perhatian pemerintah melalui pemberian insentif diharapkan dibarengi dengan peningkatan peran para kader dalam memantau kondisi warga sesuai tugas masing-masing.
"Alhamdulillah hari ini terakhir kita pembagian insentif dari kader-kader kita. Ada Posyandu, KB, Sub-PPKBD, TPA, relawan SAPA. Dengan harapan perhatian dari pemerintah kepada semua kader-kader ini, Bunda mengharapkan semuanya bergerak," kata Eva.
Menurutnya, keberadaan kader sangat penting karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kader KB, misalnya, dapat membantu memantau perkembangan anak dan ibu hamil, sementara kader lainnya memiliki peran sesuai bidang masing-masing.
"Kalau kita bergerak, insya Allah Kota Bandar Lampung, khususnya untuk KB, anak-anak bisa kita pantau, ibu hamil juga kita pantau. Relawan SAPA juga seperti yang lainnya," ujarnya.
Eva pun meminta para kader ikut menjaga lingkungan dan segera menyampaikan informasi apabila menemukan persoalan di tengah masyarakat.
"Bunda Eva sekali lagi, ayo kita semua jaga daerah kita dan kita pantau sesuai dengan porsi kita masing-masing," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Muhtadi A. Temenggung menyebutkan, insentif yang diberikan sebesar Rp500 ribu per orang per bulan, khusus untuk periode September 2026.
"Untuk insentif ini per orang per bulan itu Rp500.000, khususnya untuk periode bulan September," kata Muhtadi.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 700 Posyandu yang tersebar di Kota Bandar Lampung. Setiap Posyandu sedikitnya memiliki lima kader aktif dan didukung seorang koordinator kader di masing-masing kelurahan.
Dengan jumlah tersebut, kader memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah mendeteksi persoalan kesehatan masyarakat sejak dari tingkat lingkungan.
Muhtadi menyebutkan, tugas kader tidak berhenti pada pelayanan Posyandu dari meja satu hingga meja lima. Mereka juga membantu petugas kesehatan melakukan pemantauan kondisi warga di tingkat rukun tetangga. Salah satunya dengan mengenali gejala penyakit yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
"Misalnya ada masyarakat yang batuk selama tiga hari berturut-turut dan tidak sembuh, kader harus proaktif mendampingi dan mengarahkan untuk segera memeriksakan diri ke Puskesmas terdekat," jelasnya.
Selain itu, kader juga berperan dalam memantau kondisi ibu hamil dan balita, sekaligus memberikan edukasi mengenai pencegahan penyakit, mulai dari tuberkulosis (TBC), demam berdarah dengue (DBD), hingga stunting.
Namun, Muhtadi menekankan, kader bukan tenaga medis sehingga tidak diperkenankan melakukan tindakan medis secara langsung.
"Kader ini bukan hanya kader Posyandu kesehatan saja, tetapi juga kader yang berada di bawah naungan Dinas PPPA, Dinas PPKB, dan Dinas Kesehatan," katanya.
Ia mengharapkan pemberian insentif tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi pemerintah, tetapi juga meningkatkan motivasi kader untuk semakin aktif memberikan pelayanan dan mempercepat penyampaian informasi kesehatan dari masyarakat kepada tenaga kesehatan.
