BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Keterbatasan sarana pendidikan di SDN 1 Metro Utara menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian pemerintah. Akibat kekurangan tujuh ruang kelas, ratusan siswa di sekolah tersebut terpaksa mengikuti aktivitas belajar mengajar (KBM) pada siang hingga sore hari. Kondisi ini menjadi ironi di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program pembangunan daerah dan revitalisasi sekolah.
Dengan jumlah keseluruhan 463 siswa, SDN 1 Metro Utara saat ini membutuhkan tambahan tujuh ruang kelas untuk menunjang aktivitas pembelajaran. Kekurangan tersebut menyebabkan tujuh rombongan belajar (rombel) harus menggunakan ruang kelas secara bergantian, sehingga sebagian siswa tidak dapat menikmati jadwal belajar pada pagi hari sebagaimana mestinya.
Persoalan ini turut menjadi perhatian Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, saat meninjau hasil pembangunan daerah program revitalisasi sekolah di SDN 1 Metro Utara, Senin (9/11/2026), seusai menghadiri aktivitas Pilah Berkah. Dalam peninjauan tersebut, Rafieq mengakui hasil pekerjaan revitalisasi secara umum sudah berjalan baik. Namun, ia menilai kebutuhan penambahan ruang kelas masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
"Untuk hasil pekerjaan tadi sudah kita lihat bahwa hasil pekerjaannya baik, tetapi memang ada beberapa titik yang tidak masuk ke dalam RAB yang ditentukan oleh kementerian. Kemungkinan akan dikerjakan sendiri oleh sekolah dan itu pun hal-hal kecil saja," kata Rafieq.
Meski mengapresiasi hasil pembangunan daerah, Rafieq menekankan persoalan utama SDN 1 Metro Utara bukan sekadar perbaikan bangunan yang sudah ada, melainkan keterbatasan kapasitas ruang belajar. Menurutnya, kebutuhan tujuh ruang kelas tambahan harus menjadi perhatian serius agar seluruh siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan waktu yang lebih ideal.
"Tapi permasalahan di SDN 1 Metro Utara ini adalah kekurangan kelas hingga tujuh lokal. Jadi saya memiliki harapan ke depannya pemerintah pusat, kalau memberikan bantuan, bisa membantu menambah lokal di SDN 1 Metro Utara," tegasnya.
Rafieq menuturkan, Pemerintah Kota Metro akan berupaya mengomunikasikan kebutuhan tersebut melalui berbagai forum dengan pemerintah pusat. Sebab, realisasi penambahan ruang kelas sangat bergantung pada kebijakan dan keputusan pemerintah pusat, terutama berkaitan dengan program bantuan pembangunan daerah maupun revitalisasi satuan pendidikan.
"Upayanya akan kita sampaikan dalam forum, tetapi keputusan akhirnya ada di pemerintah pusat. Kita memiliki harapan suatu saat penambahan rombel bagi sekolah yang membutuhkan bisa menjadi prioritas supaya sekolah-sekolah negeri kita akan terus berkembang. Kita akan terus mengomunikasikan ini semua," ujarnya.
Sementara itu, Kepala SDN 1 Metro Utara, Edy Sasmito, mengungkapkan bahwa pihak sekolah sebenarnya telah menyampaikan persoalan kekurangan ruang kelas kepada Dinas Pendidikan. Bahkan, kondisi tersebut telah masuk dalam pendataan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Namun, hingga kini kebutuhan penambahan tujuh ruang kelas tersebut belum mendapatkan realisasi pembangunan daerah.
"Kalau ke Dinas Pendidikan tentu kami sudah menyampaikan dan mereka sudah mendata melalui Dapodik. Kemudian kalau ke pemerintah pusat, kita belum pernah mengusulkan, tetapi melalui program revitalisasi kita pernah mengusulkan untuk penambahan ruang kelas," jelas Edy.
Ia menerangkan, ketika sekolah mendapatkan bantuan program revitalisasi, pihaknya memiliki harapan terdapat pembangunan daerah ruang kelas baru untuk menjawab kebutuhan siswa. Namun, bantuan yang akhirnya diterima hanya diperuntukkan bagi rehabilitasi bangunan, bukan penambahan kapasitas ruang belajar. Dengan demikian, persoalan keterbatasan ruang kelas tetap belum teratasi meskipun sekolah telah mendapatkan program perbaikan infrastruktur.
"Tapi ternyata pada saat kita dapat revitalisasi, penambahan ruang kelas tidak jadi turun dan hanya rehab. Ke depannya kita akan tetap koordinasi dengan stakeholder terkait penambahan ruang kelas. Siswa-siswi kita ada 463 dan kekurangannya itu ada tujuh ruang kelas," ungkapnya.
Edy menilai, kebutuhan ruang kelas baru saat ini sudah berada pada tahap mendesak. Sebab, pengaturan jadwal belajar secara bergantian membuat tujuh rombongan belajar harus masuk pada siang hari. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah dalam mengatur efektivitas pembelajaran, tenaga pendidik, serta kenyamanan siswa selama mengikuti aktivitas belajar mengajar.
"Jadi ada tujuh rombel yang saat ini masuk sore, dan saya pikir yang hari ini urgent adalah ruang kelas. Itu yang kami harapkan, paling tidak Dinas Pendidikan maupun pemerintah daerah bisa sounding ke pemerintah pusat, baik melalui program revitalisasi atau anggaran-anggaran lain, sehingga anak-anak kita semuanya bisa masuk pagi," tandasnya.
Kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan pendidikan di Kota Metro. Sebab, keberhasilan pembangunan daerah sektor pendidikan tidak cukup hanya diukur dari jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan rehabilitasi atau seberapa baik kondisi fisik bangunan setelah diperbaiki. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan ruang belajar sebanding dengan jumlah peserta didik dan kebutuhan rombongan belajar di setiap satuan pendidikan.
Terlebih, kebutuhan tujuh ruang kelas tambahan di SDN 1 Metro Utara bukan persoalan yang muncul tanpa dasar. Sekolah telah menyampaikan kebutuhan tersebut kepada Dinas Pendidikan dan tercatat dalam pendataan Dapodik. Karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memastikan persoalan tersebut tidak berhenti sebatas pendataan, koordinasi, maupun penyampaian aspirasi antarlembaga.
Kini, harapan agar seluruh siswa SDN 1 Metro Utara dapat belajar pada pagi hari berada pada tindak lanjut pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah Kota Metro perlu memperjuangkan kebutuhan tersebut melalui pengusulan program pembangunan daerah yang tepat, sekaligus memastikan sekolah-sekolah dengan keterbatasan ruang belajar mendapatkan perhatian berdasarkan tingkat urgensi. Sebab, hak memperoleh pendidikan yang layak tidak semestinya dibatasi oleh persoalan ketersediaan ruang kelas. (*)
