BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong perubahan paradigma program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sekadar pemberian bantuan menjadi bagian dari ekosistem pembangunan daerah daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Menurut Mirza, potensi dunia usaha perlu diintegrasikan dengan program pemerintah agar kontribusi CSR tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi mampu menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam agenda Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kamis (8/10/2026).
Mirza menyampaikan, pembangunan daerah daerah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara, mulai dari meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga mencerdaskan kehidupan bangsa.
Karena itu, pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan kapasitas pemerintah.
Ia menilai dunia usaha memiliki posisi strategis karena sebagian besar aktivitas ekonomi dan pertumbuhan daerah juga ditopang oleh sektor swasta.
"Program pemerintah harus ikut menyelaraskan dengan arah negara. Program CSR, Forum CSR juga harus ikut menyelaraskan dengan arah negara, sehingga semuanya punya dampak," ujar Mirza.
Ia menyebut perekonomian Lampung pada 2025 tumbuh 5,28 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang berbagai sektor, antara lain pertanian, industri, perdagangan, transportasi, serta informasi dan komunikasi.
Angka tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa roda perekonomian Lampung tidak hanya bergerak melalui belanja pemerintah, tetapi juga melalui aktivitas dunia usaha dan masyarakat.
"Karena itu, pemerintah dan dunia usaha perlu memiliki arah yang sama. Pemerintah menyediakan kebijakan, data, regulasi dan fasilitasi, sementara dunia usaha dapat memperkuat pembangunan daerah melalui sumber daya, inovasi, teknologi, keahlian, jaringan, dan program CSR," katanya.
Salah satu ruang kolaborasi yang ditawarkan Pemprov Lampung adalah melalui program Desaku Maju. Program tersebut mencakup beragam intervensi untuk memperkuat ekonomi desa, seperti penyediaan Pupuk Hayati Cair (PHC), bed dryer, penguatan pendidikan vokasi, pengembangan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, hingga pembangunan daerah jalan desa.
Untuk sektor pertanian, penggunaan PHC ditargetkan dapat meningkatkan produktivitas hingga 15–20 persen. Mirza mencontohkan, program pemerintah dapat diperkuat dengan kontribusi perusahaan melalui dukungan mesin pakan dan DOC ayam.
Ketika berbagai program tersebut ditempatkan dalam satu kawasan, manfaatnya tidak berhenti pada bantuan barang, tetapi dapat berkembang menjadi rantai ekonomi baru di desa.
"Program pemerintah, CSR, serta program pemerintah pusat dan kabupaten dapat diintegrasikan dalam satu kawasan sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat ekonomi desa," katanya.
Menurut Mirza, pola seperti itu jauh lebih penting dibandingkan CSR yang hanya bersifat bantuan sesaat.
"Dukungan dunia usaha dapat memperkuat program pemerintah sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena kalau pemerintah sendirian, tidak akan bisa jalan," ujarnya.
Perubahan paradigma tersebut juga menjadi dasar penyusunan Planbook CSR 2026–2030 oleh Jajaran Pemprov Lampung. Planbook ini diarahkan menjadi acuan agar program CSR dunia usaha dapat lebih selaras dengan prioritas pembangunan daerah daerah.
Selain memberikan kepastian arah program, penyelarasan tersebut diharapkan mendorong keterpaduan, transparansi, dan akuntabilitas kontribusi dunia usaha.
Mirza memastikan, perusahaan tidak ditempatkan sebagai pihak di luar pembangunan daerah, melainkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan daerah Provinsi Lampung.
"Dunia usaha ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan daerah Provinsi Lampung. CSR tidak diarahkan sebagai agenda tambahan perusahaan, tetapi menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan daerah daerah," katanya.
Selain sektor ekonomi dan pertanian, Mirza juga membuka ruang kolaborasi CSR dalam pengembangan desa wisata budaya.
Pemprov Lampung telah memilih beragam desa budaya untuk dikembangkan dengan menghidupkan kembali identitas, sejarah, tradisi, produk masyarakat, serta potensi ekonomi kreatif berbasis budaya.
"Forum CSR diharapkan dapat mengambil bagian dalam proses tersebut, sehingga pengembangan budaya tidak hanya menjaga identitas lokal, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa," kata dia.
Bagi Mirza, inti dari kolaborasi tersebut bukan sekadar mempertemukan program pemerintah dengan dana perusahaan. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh sumber daya bergerak menuju tujuan pembangunan daerah yang sama.
Ia menilai semangat tersebut sejalan dengan nilai Sakai Sambayan, yakni budaya saling membantu dan saling menguatkan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Lampung.
"Karena pembangunan daerah bukan tentang siapa yang bekerja paling banyak. pembangunan daerah adalah tentang bagaimana kita bergerak bersama. Itulah Sakai Sambayan dan itulah semangat yang ingin kita hidupkan dalam Forum CSR," ujar Mirza. (*)
