BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pengembangan platform digital Begawi Pengadaan.

Inovasi ini dihadirkan sebagai sarana pembelajaran terpadu untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kompetensi seluruh pelaku pengadaan, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, penyedia barang dan jasa, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Hendriyanto, mengungkapkan bahwa kehadiran Begawi Pengadaan merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi para pelaku pengadaan di tengah perkembangan regulasi dan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah yang semakin dinamis.

Menurutnya, regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah terus mengalami perkembangan sehingga membutuhkan pemahaman yang komprehensif dari seluruh pihak yang terlibat. Terlebih, pemerintah saat ini semakin mengarahkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa untuk diadakan secara elektronik melalui sistem Inaproc.

"Regulasi pengadaan barang dan jasa ini berkembang begitu cepat dan dinamis. Karena itu, seluruh pelaku pengadaan, baik ASN, penyedia maupun UMKM, perlu memiliki pemahaman yang utuh mengenai mekanisme, aturan, dan prosedur pengadaan. Apalagi, proses pengadaan pemerintah saat ini diarahkan untuk diadakan secara elektronik melalui sistem Inaproc," ujarnya saat dimintai keterangan, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, Begawi Pengadaan dirancang sebagai enabler atau penggerak transformasi pembelajaran sekaligus instrumen percepatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Melalui platform tersebut, proses pembelajaran yang sebelumnya banyak dilakukan secara konvensional melalui bimbingan teknis, kursus, dan pelatihan tatap muka dapat diadakan secara lebih fleksibel, efisien, dan menjangkau peserta dalam jumlah yang lebih luas.

Seluruh pelaku pengadaan dapat mengakses materi pembelajaran secara gratis melalui perangkat laptop, komputer pribadi (PC), maupun telepon seluler. Dengan demikian, pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus terkendala jarak, waktu, kuota peserta, maupun biaya pelaksanaan agenda secara klasikal.

"Platform Begawi Pengadaan ini menjadi sarana untuk mempercepat pembelajaran dan peningkatan kompetensi. Jika sebelumnya pelatihan harus dilakukan melalui bimtek atau agenda tatap muka yang membutuhkan biaya, kuota peserta terbatas, serta berbagai kebutuhan operasional, sekarang pembelajaran bisa diakses secara gratis dan lebih luas," jelasnya.

Hendriyanto memaparkan, platform Begawi Pengadaan akan menyediakan beberapa fitur utama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran seluruh pelaku pengadaan.

Pertama, tersedia modul-modul pembelajaran yang disusun secara terstruktur sesuai dengan kebutuhan dan jenjang kompetensi masing-masing pelaku pengadaan. Materi ini menjadi penting, khususnya bagi ASN yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat pengadaan maupun PPK.

Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi PPK yang saat ini telah memiliki standar dan sertifikasi kompetensi tertentu.

Melalui pembelajaran yang terstruktur, para pelaku pengadaan diharapkan dapat lebih cepat memahami materi, meningkatkan kapasitas profesional, serta mempersiapkan diri menghadapi ujian sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Kedua, platform ini akan menyediakan agenda pembelajaran terjadwal melalui agenda webinar, bimbingan teknis, dan pertemuan virtual menggunakan Zoom. Berbagai agenda tersebut direncanakan berlangsung secara berkelanjutan selama satu tahun ke depan sehingga para pelaku pengadaan memiliki kesempatan untuk terus memperbarui pengetahuan dan mengikuti perkembangan kebijakan terbaru," katanya.

Ketiga, Begawi Pengadaan akan menjadi pusat informasi dan dokumentasi regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berbagai ketentuan, mulai dari peraturan presiden, regulasi yang diterbitkan LKPP, hingga peraturan daerah terkait pengadaan, akan dihimpun dan disajikan secara tematik dalam satu platform.

Dengan tersedianya pusat regulasi tersebut, para pelaku pengadaan diharapkan lebih mudah menemukan, mempelajari, dan memahami dasar hukum serta ketentuan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya.

"Jadi, seluruh materi pembelajaran dan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa akan kita himpun dalam satu platform. Harapannya, para pelaku pengadaan tidak lagi kesulitan mencari referensi karena materi dan regulasinya dapat diakses secara lebih mudah dan terintegrasi," ungkap Hendriyanto.

Tidak hanya menyediakan materi dan agenda pembelajaran, Begawi Pengadaan juga dirancang untuk memberikan sertifikat pembelajaran bagi peserta yang telah mengikuti agenda, baik melalui modul maupun webinar dan pertemuan virtual yang diselenggarakan.

Sertifikat tersebut menjadi bukti partisipasi dan keikutsertaan ASN dalam agenda pengembangan kompetensi. Ke depan, sertifikat pembelajaran ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dokumen pendukung dalam pengisian e-Kinerja ASN.

Selain itu, Jajaran Pemprov Lampung juga telah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar sertifikat pembelajaran dari platform Begawi Pengadaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi dan pengisian DMS pada MyASN.

"Dengan demikian, keikutsertaan ASN dalam pembelajaran pengadaan tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga diharapkan memiliki manfaat administratif dalam mendukung pengembangan karier dan peningkatan kompetensi aparatur," katanya.

Hendriyanto memastikan, pemanfaatan platform Begawi Pengadaan tidak hanya diperuntukkan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Platform ini juga terbuka bagi ASN pemerintah kabupaten/kota serta seluruh pelaku pengadaan dari berbagai daerah di Indonesia.

Masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pembelajaran tersebut dapat mengakses platform dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan membuat akun.

Keterbukaan akses ini menjadi salah satu keunggulan Begawi Pengadaan karena memungkinkan penyebarluasan pengetahuan dan peningkatan kompetensi pengadaan dilakukan secara lebih masif, tidak terbatas oleh wilayah maupun instansi.

Pemprov Lampung juga mengharapkan pemanfaatan platform ini ke depan dapat diperkuat melalui instruksi gubernur sebagai landasan kebijakan dalam mendorong penggunaan Begawi Pengadaan sebagai platform pembelajaran pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan pemerintahan daerah.

"Kita mengharapkan seluruh ASN, khususnya di Provinsi Lampung maupun kabupaten/kota, serta para pelaku pengadaan dapat benar-benar memanfaatkan platform ini. Bahkan, aksesnya terbuka untuk seluruh Indonesia. Ke depan, kita juga mengharapkan platform ini dapat diperkuat melalui instruksi gubernur sehingga memiliki landasan kebijakan yang jelas dalam penggunaannya," katanya.

Lebih lanjut, Hendriyanto menekankan bahwa transformasi pengadaan barang dan jasa menuju sistem elektronik tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastruktur dan aplikasi digital. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh pelaku pengadaan memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan proses pengadaan.

Menurutnya, pejabat pengadaan, PPK, dan pihak-pihak lain yang terlibat memiliki tugas serta kewajiban yang harus diadakan sesuai ketentuan di dalam sistem Inaproc. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme penggunaan sistem elektronik harus terus ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan proses pengadaan.

Melalui Begawi Pengadaan, proses percepatan pembelajaran diharapkan mampu menjembatani kebutuhan tersebut. Para pelaku pengadaan tidak hanya memahami regulasi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Para pelaku pengadaan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipahami. Pejabat pengadaan maupun PPK, misalnya, memiliki kewajiban yang harus diadakan dalam sistem Inaproc. Karena itu, pemahaman secara menyeluruh sangat diperlukan agar seluruh proses pengadaan dapat berjalan sesuai aturan," tegasnya.

Di sisi lain, pengembangan Begawi Pengadaan juga menjadi bagian dari upaya mendukung kebijakan efisiensi yang tengah didorong pemerintah pusat. Selama ini, pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui agenda tatap muka membutuhkan berbagai komponen pembiayaan, mulai dari konsumsi, transportasi, akomodasi, sewa tempat, hingga kebutuhan operasional lainnya.

Selain membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, pelatihan konvensional juga kerap memiliki keterbatasan jumlah peserta dan jangkauan wilayah. Dengan hadirnya platform pembelajaran digital, berbagai kendala tersebut diharapkan dapat diminimalkan.

agenda pembelajaran dapat diadakan secara daring dengan jangkauan peserta lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya besar sebagaimana pelatihan konvensional.

Model pembelajaran ini juga memungkinkan ASN dan pelaku pengadaan tetap meningkatkan kompetensi tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau melakukan perjalanan ke lokasi pelatihan.

Hendriyanto mengharapkan Begawi Pengadaan dapat menjadi instrumen penting dalam membangun ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih profesional, kompeten, transparan, adaptif, dan efisien.

"Harapan kita, dengan adanya platform digital ini, pembelajaran dapat dilakukan secara lebih masif. Tidak ada lagi keterbatasan kuota peserta maupun kebutuhan biaya besar seperti pelatihan secara klasikal. Semua bisa mengakses pembelajaran secara gratis, kapan saja dan di mana saja," pungkasnya. (*)