BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

mengembangkan bawang putih menghadapi persoalan serius. Dari target pengembangan sekitar 130 hektare, pemerintah daerah baru menyebutkan sanggup merealisasikan sekitar 5 hektare karena sebagian lahan potensial di Kecamatan Ulubelu terkendala status kawasan hutan lindung.

Persoalan tersebut mencuat dalam audiensi Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto dengan Tenaga Ahli Menteri Pertanian RI Bidang Teknologi Informasi Hermansyah, S.T., M.T., dan Penanggung Jawab Luas Tambah Tanam (LTT) Kabupaten Tanggamus Ardiansyah, S.ST., di Ruang Rapat Kantor Wakil Bupati Tanggamus, Selasa (22/9/2026).

Pertemuan itu membahas penguatan beragam program pertanian di Tanggamus, mulai dari pengembangan bawang putih, irigasi dan pompanisasi, alat dan mesin pertanian (alsintan), hortikultura, hingga perkebunan dan peternakan.

Namun, persoalan bawang putih menjadi salah satu perhatian utama karena besarnya kesenjangan antara target dan kemampuan realisasi di lapangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Tanggamus Alkat Alamsyah menyebutkan, pengembangan bawang putih sebelumnya diarahkan pada areal sekitar 130 hektar.

Akan tetapi, target tersebut belum dapat direalisasikan secara penuh.

"Untuk program bawang putih di Kecamatan Ulubelu, kesanggupan Kabupaten Tanggamus saat ini hanya 5 hektare karena terkendala status tanah yang merupakan hutan lindung. Mudah-mudahan tahun depan bisa meningkat,” kata Alkat.

Artinya, terdapat persoalan mendasar yang harus diselesaikan sebelum program tersebut dapat diperluas. Bukan sekadar soal bibit, pupuk atau teknologi pertanian, tetapi juga mengenai kepastian dan kesesuaian lahan.

Dalam pertemuan tersebut, Alkat juga menyampaikan kebutuhan tambahan alat dan mesin pertanian.

Tanggamus telah mendapatkan beragam bantuan berupa traktor roda empat, traktor roda dua dan peralatan pertanian lainnya.

Namun, kebutuhan di lapangan masih cukup besar. Pemkab Tanggamus mengusulkan tambahan 50 unit traktor roda dua, 30 unit traktor roda empat dan 10 unit combine harvester.

Alkat bahkan membandingkan dukungan combine harvester yang diterima Tanggamus dengan kabupaten lain.

"Kami sangat miris, Pak, denganperbandingan posisi luas wilayah. Tanggamus lebih besar, tetapi bantuan combine harvester di Lampung Barat sudah cukup banyak. Harapan kami ke depan Tanggamus bisa mendapatkan tambahan,” ujarnya.

Selain alsintan, pemerintah daerah juga mengusulkan tambahan titik irigasi dan pompanisasi untuk memperluas cakupan layanan pertanian.

Pemerintah Pusat Buka Peluang

Tenaga Ahli Menteri Pertanian RI Hermansyah menyebutkan kunjungannya ke Tanggamus merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus melihat langsung potensi serta kebutuhan sektor pertanian.

Menurut nya, pengembangan bawang putih harus dilakukan dengan perencanaan kawasan yang matang.

Kesesuaian lahan, irigasi dan pola tanam menjadi beragam faktor penting yang harus diperhitungkan.

"Tugas saya di pemerintah pusat ini lebih cepat memberikan informasi bagaimana program itu bisa digelar di Tanggamus. Itu yang menjadi satu poinnya,” ujar Hermansyah.

Ia juga membuka peluang pemanfaatan pola tumpang sari, termasuk kemungkinan mengintegrasikan bawang putih dengan kawasan kopi, sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan agroklimat.

Kebutuhan bawang putih nasional yang masih besar, kata Hermansyah, membuat peningkatan produksi dalam negeri menjadi salah satu perhatian pemerintah.

"Kalau kita punya target, misalkan dari 1.000 hektare itu 30 persennya bawang putih, mudah-mudahan bisa tercapai. Ini tentu harus dihitung dan direncanakan dengan baik,” ujarnya.

Selain bawang putih, pemerintah pusat dan daerah membahas pengembangan ayam petelur serta penguatan irigasi dan pompanisasi guna meningkatkan indeks pertanaman.

Dari sektor perkebunan dan peternakan, Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanggamus Drh. Ari Priyanto menyebutkan daerah tersebut memiliki potensi besar yang masih dapat dikembangkan.

Komoditas kopi dan kakao menjadi salah satu andalan perkebunan. Sementara dari peternakan terdapat potensi kambing, domba dan sapi.

"Kami menginginkan sektor perkebunan maupun peternakan di Tanggamus ini bisa dilirik,” kata Ari.

Menurut dia, ketersediaan pakan untuk kambing dan domba juga cukup melimpah dan dapat diintegrasikan dengan kawasan perkebunan.

Ia menginginkan program pemerintah pusat tidak berhenti pada peningkatan produksi bahan mentah, tetapi juga menyentuh pengolahan hasil sehingga memberikan nilai tambah bagi petani dan peternak.

Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto meminta seluruh organisasi perangkat daerah bergerak cepat menangkap peluang program pemerintah pusat.

Keterbatasan fiskal daerah akibat efisiensi anggaran, kata Agus, justru harus mendorong pemerintah daerah semakin agresif mencari dan mengakses program dari pemerintah pusat.

"Jangan nunggu, proposalnya kalau bisa cepat. Kalau sudah jadi, langsung saya aplikasikan, siap,” tegas Agus.

Ia juga meminta para penyuluh pertanian memperkuat koordinasi dan turun langsung bersama pemerintah daerah ke lapangan.

"Bapak-bapak penyuluh kerja untuk masyarakat, kami juga untuk masyarakat. Jadi mohon maaf, mohon maklum kalau sewaktu-waktu kami telepon, kami minta untuk sama-sama turun ke lapangan,” ujarnya.

Agus menggarisbawahi seluruh peluang proggram pemerintah pusat harus diperjuangkan.

"Pesan Pak Bupati kepada kita semua, setiap ada program itu tidak boleh lewat begitu saja. Harus kita tangkap,” katanya.

Agus menyebutkan Pemkab Tanggamus akan terus memperkuat kolaborasi untuk memastikan peluang program pertanian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Kita betul-betul memperkuat kolaborasi. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita bersama-sama merealisasikan dan mewujudkan program yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Tanggamus,” terangnya.

Audiensi tersebut memperlihatkan dua sisi persoalan pertanian Tanggamus.

Di satu sisi, daerah memiliki potensi besar pada bawang putih, kopi, kakao, hortikultura dan peternakan. Di sisi lain, realisasi program masih menghadapi beragam hambatan, mulai dari status lahan, keterbatasan alsintan hingga kebutuhan infrastruktur pertanian.

Karena itu, penguatan komunikasi dengan pemerintah pusat menjadi penting agar kebutuhan daerah dapat diterjemahkan menjadi program konkret.

Turut mendampingi audiensi tersebut Plt. Asisten Perekonomian dan pembangunan daerah Maradona, Kepala Bidang Perencanaan Bapperida Suparmono, Kepala Dinas KPTPH Alkat Alamsyah, Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Drh. Ari Priyanto, jajaran PUPR, penyuluh pertanian, serta para koordinator penyuluh kecamatan.