BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(Letjen) TNI Ariyo Windutomo mendapat kepercayaan baru dari Presiden Prabowo Subianto. Perwira tinggi TNI Angkatan Darat tersebut ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diberhentikan dari jabatan tersebut.
Penunjukan Ariyo diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Keputusan itu sekaligus menandai perubahan kepemimpinan di lingkungan KSP setelah Listyo terseret kasus dugaan penyadapan ilegal.
"Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden berkenaan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Presiden, dan untuk selanjutnya Bapak Presiden menunjuk Pelaksana Tugas Letnan Jenderal Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Presiden," ujar Prasetyo.
Sebelum dipercaya mengisi jabatan tersebut, Ariyo telah menempuh perjalanan karier panjang di lingkungan militer, Kementerian Pertahanan (Kemhan), hingga Istana Kepresidenan.
Lulusan Akmil 1996
Ariyo Windutomo lahir pada 27 Januari 1974. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1996. Setelah menyelesaikan pendidikan militer, Ariyo juga melanjutkan pendidikan akademik di Universitas Pertahanan (Unhan).
Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Ariyo tercatat menempuh program Magister Manajemen Pertahanan di Universitas Pertahanan sejak 1 April 2010. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan tersebut dengan gelar Magister Sains Pertahanan (M.Si. Han).
Pernah Bertugas di Depok hingga Kementerian Pertahanan
Karier militer Ariyo diawali dengan sebagian penugasan di lingkungan TNI Angkatan Darat. Salah satu jabatan yang pernah diembannya adalah Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0508/Depok sekitar 2011-2012.
Ia juga pernah menjalankan tugas di Staf Teritorial Kodam XVII/Cenderawasih, Papua.
Perjalanan kariernya kemudian berlanjut ke lingkungan Kementerian Pertahanan. Di instansi tersebut, Ariyo pernah menduduki sebagian posisi, mulai dari Analis Madya Biro Kepegawaian hingga Kepala Bagian Kepegawaian.
Pada 28 Oktober 2022, Ariyo dipercaya menjabat Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan. Jabatan tersebut diembannya hingga 1 April 2024 ketika masih berpangkat Kolonel Infanteri.
Selama bertugas di Kemhan, ia juga pernah dipercaya menjadi Ketua Panitia Parade Senja dan Gala Dinner dalam rangka peringatan HUT ke-78 TNI pada 2023.
Setelah itu, Ariyo mendapat penugasan sebagai Kepala Satuan Pengawas (Kasatwas) Universitas Pertahanan sebelum akhirnya masuk ke lingkungan Istana Kepresidenan.
Dipercaya Menjadi Kepala Sekretariat Presiden
Nama Ariyo mulai dikenal luas setelah mendapat penugasan sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) pada 2024.
Penugasan tersebut merupakan bagian dari mutasi sebagian perwira tinggi TNI yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada akhir Oktober 2024.
Mensesneg Prasetyo Hadi kemudian melantik Ariyo sebagai Kasetpres pada Jumat, 29 November 2024. Ia menggantikan Heru Budi Hartono yang selanjutnya bertugas sebagai Staf Khusus Mensesneg.
Saat dilantik, Ariyo berpangkat Mayor Jenderal TNI. Ia tercatat sebagai Kasetpres pertama yang berasal dari kalangan militer.
Karier militernya terus berlanjut hingga memperoleh kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal atau jenderal bintang tiga pada Maret 2026.
Gantikan Listyo Sigit di KSP
Kini, pengalaman Ariyo di lingkungan militer, Kementerian Pertahanan, dan Sekretariat Presiden mengantarkannya pada penugasan baru sebagai Plt Kepala Staf Kepresidenan.
Ia menggantikan Listyo Sigit Prabowo yang diberhentikan Presiden Prabowo setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Dalam perkara tersebut, Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.
Penunjukan Ariyo untuk sementara mengisi kekosongan jabatan KSP sekaligus melanjutkan pelaksanaan tugas lembaga tersebut di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo.
