BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan setelah menyeret tiga nama jenderal Polri yang memiliki perjalanan karier panjang di Korps Bhayangkara.
Ketiganya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Masing-masing memiliki pengalaman dan latar belakang penugasan berbeda, mulai dari jabatan strategis di kepolisian, pengamanan presiden, hingga penanganan tindak pidana khusus. Berikut perjalanan karier ketiga perwira tinggi Polri tersebut.
1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Jenderal Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991.
Setelah menyelesaikan pendidikan Akpol, Listyo melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan lulus pada 1998. Ia kemudian menempuh pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) hingga 2006, menyelesaikan studi S2 di STIK PTIK pada 2008, serta mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2017.
Kariernya mulai berkembang ketika dipercaya menjadi Kapolres Pati pada 2009. Setahun berikutnya, ia menjabat Wakapolrestabes Semarang sebelum mendapat penugasan sebagai Kapolresta Surakarta pada 2011.
Pada 2012, Listyo ditempatkan sebagai Kepala Subdirektorat II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Selanjutnya, ia menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara.
Namanya semakin dikenal setelah dipercaya menjadi ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014 hingga 2016. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, Listyo diangkat sebagai Kapolda Banten pada 2016 dan Kadiv Propam Polri pada 2018.
Puncak perjalanan kariernya di kepolisian terjadi ketika dilantik sebagai Kabareskrim Polri pada 6 Desember 2019.
Presiden Joko Widodo kemudian mengusulkan Listyo sebagai calon tunggal Kapolri pada 13 Januari 2021 untuk menggantikan Jenderal Idham Azis. Ia resmi dilantik menjadi Kapolri pada 27 Januari 2021.
Setelah menjabat sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara hingga 2026, Listyo mendapat penugasan baru. Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kepala Staf Kepresidenan di Istana Kepresidenan, Jakarta. Posisi Kapolri selanjutnya dipercayakan kepada Jenderal Suyudi Ario Seto.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada KPK pada 31 Desember 2025, Listyo tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp15,34 miliar.
2. Irjen Ahrie Sonta Nasution
Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution merupakan perwira tinggi Polri kelahiran Bandung, Jawa Barat, 2 April 1981. Ia menamatkan pendidikan di Akademi Kepolisian pada 2002 dan mengawali perjalanan dinas dengan berbagai penugasan di lingkungan kepolisian.
Dalam perjalanan kariernya, Ahrie pernah terlibat dalam Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Operasi Nemangkawi di Papua. Ia juga menjadi bagian dari tim yang melakukan penangkapan buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, di Malaysia.
Pengalaman penegakan hukum lainnya diperoleh saat bertugas sebagai Kepala Unit II Subdirektorat II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Dalam jabatan tersebut, Ahrie terlibat dalam pengungkapan sebagian kasus peredaran narkotika dengan barang bukti dalam jumlah besar.
Kariernya kemudian memasuki lingkungan pimpinan Polri ketika pada 18 Februari 2021 dipercaya menjadi Sekretaris Pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pada Oktober 2024, Ahrie mendapat tugas sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto. Penugasan tersebut membuatnya memiliki pengalaman langsung dalam lingkungan pengamanan dan pendampingan kepala negara.
Setelah itu, ia kembali bertugas di lingkungan Polri dengan menduduki posisi Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.
Terbaru, pada 2 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuk Ahrie Sonta sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.
3. Irjen Eko Hadi Santoso
Berbeda dengan dua nama sebelumnya, Irjen Pol Eko Hadi Santoso lebih banyak menghabiskan perjalanan kariernya di bidang penegakan hukum, khususnya reserse dan pemberantasan tindak pidana narkotika.
Eko merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1999. Ia memiliki pengalaman panjang dalam penanganan berbagai perkara pidana, termasuk tindak pidana terorisme.
Salah satu jabatan yang pernah diembannya adalah Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada 2018. Dua tahun berselang, ia dipercaya menjadi Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Robinopsnal Bareskrim Polri.
Pada 2022, Eko mendapat promosi menjadi perwira tinggi Polri dan menjalankan tugas di Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.
Kariernya berlanjut pada April 2025 setelah ditunjuk sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Dalam posisi tersebut, ia memimpin penanganan berbagai perkara peredaran gelap narkotika, termasuk kasus yang melibatkan oknum anggota kepolisian.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian publik terjadi pada Februari 2026. Saat itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka dalam kasus narkotika.
Penanganan perkara yang melibatkan aparat kepolisian kembali dilakukan pada Juli 2026. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap AKP Pardiman, yang saat itu menjabat Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan.
Pardiman diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan narkoba, serta penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara narkotika.
