BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Komisi III DPRD Bandar Lampung kembali mendatangi lokasi proyek revitalisasi trotoar Jalan Sultan Agung, Way Halim, Rabu, 9 Oktober 2026.
Proyek infrastruktur senilai Rp 21,7 miliar yang dibiayai melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ini sempat menarik perhatian publik menyusul insiden ambruknya sebagian bangunan trotoar.
Dalam peninjauan tersebut, jajaran legislatif menemukan sebagian ketidaksesuaian teknis di lapangan.
Temuan paling mencolok adalah ukuran besi tulangan yang terpasang. Yakni dugaan penggunaan besi banci. Di mana, jenis besi ukuran dan berat aslinya lebih kecil atau lebih tipis daripada ukuran nominal tertulis
Dari hasil pengukuran langsung menggunakan alat ukur, diameter besi tercatat sekitar 7,8 milimeter. Padahal dokumen perencanaan menetapkan penggunaan besi berdiameter 10 milimeter.
Selain itu, penggunaan papan bekas untuk keperluan perancah atau bekisting turut diamati oleh para anggota dewan.
Kendati mendapati temuan tersebut, Komisi III DPRD Bandar Lampung belum menjatuhkan rekomendasi sanksi kepada pihak rekanan.
Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung, Agus Djumadi, menjelaskan bahwa lembaganya akan menggelar rapat internal terlebih dahulu untuk merumuskan langkah lanjutan, mengingat masa pengerjaan proyek masih berjalan.
"Pelaksana tentu harus bekerja sesuai dengan spesifikasinya. Ini bukan hanya menyangkut nama baik Wali Kota sebagai penanggung jawab infrastruktur dan pengembangan, tetapi juga tanggung jawab kami di DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan," ujar Agus.
Agus menekankan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, setiap aktivitas infrastruktur dan pengembangan pemerintah dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat dan media massa.
Oleh karena itu, ia meminta agar ketidaksesuaian teknis di lapangan tidak diabaikan.
"Masyarakat publik dan rekan-rekan media dapat memantau langsung. Kami menilai hal-hal seperti ini tidak boleh dianggap sepele," tegasnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai potensi sanksi atau pemutusan kontrak rekanan, Agus mengemukakan bahwa keputusan resmi masih menunggu hasil musyawarah internal dewan.
"Kami baru meninjau langsung ke lapangan. Apa bentuk rekomendasi akhirnya akan kami rapatkan kembali secara internal," tambahnya.
Di sisi lain, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Bina Marga Dinas PU Bandar Lampung, Rayu R Warganegara, secara terbuka mengakui adanya perbedaan ukuran besi di lapangan. Termasuk penggunaan besi banci.
Ia menyebutkan bahwa secara administratif dan label pabrik tercantum angka 10 milimeter, namun hasil pengecekan riil menunjukkan ukuran 7,8 milimeter.
"Secara perencanaan memang seharusnya 10 milimeter, dan saat kami ukur hasilnya 7,8 milimeter. Secara pelabelan memang tertulis 10," ungkap Rayu.
Saat ini, pihak Dinas PU tengah menghitung ulang volume pekerjaan untuk disesuaikan dengan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP).
Sebagai solusi teknis, opsi konversi volume dan panjang penanganan sedang dikaji, yang nantinya akan dilegalisasi melalui penerbitan adendum.
"Ada kemungkinan besar akan kami lakukan penyesuaian melalui konversi volume panjang penanganan, dan tentu akan kami lakukan adendum," jelasnya.
Terkait penggunaan papan bekas sebagai perancah, Rayu menerangkan bahwa analisa pekerjaan hanya mencantumkan item perancah dan paku tanpa mewajibkan material baru atau bekas, sehingga penggunaan barang bekas masih diperbolehkan asalkan memenuhi standar kelayakan.
Meski demikian, DPRD menekankan pentingnya optimalisasi pengawasan dari pihak konsultan maupun Dinas PU agar persoalan serupa tidak terulang kembali, demi menjaga kualitas infrastruktur yang dibiayai anggaran bernilai puluhan miliar rupiah. (*)
