BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk jenjang SMA/MA dan SMK/MAK diwarnai ratusan pelanggaran. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sebanyak 377 temuan pelanggaran selama penyelenggaraan ujian gelombang pertama dan kedua.
Dari ratusan temuan tersebut, salah satu yang menjadi sorotan adalah aktivitas siaran langsung atau live streaming serta pengambilan foto di dalam ruang ujian. Aktivitas itu dinilai melanggar ketentuan meskipun tidak seluruh unggahan memperlihatkan materi atau soal ujian.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengungkapkan bahwa sebagian pihak kedapatan menyiarkan suasana pelaksanaan TKA secara langsung melalui media sosial.
"Pada gelombang 1, temuan antara lain banyak yang live siaran langsung dan unggahan foto dari ruang pelaksanaan TKA. Walaupun tidak semuanya menyangkut tentang substansi soal," ujar Toni dalam acara Temu Media TKA di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Menurut Toni, tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai pelanggaran karena bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan TKA. Aturan itu melarang peserta, pengawas, proktor, hingga teknisi melakukan perekaman maupun siaran langsung selama ujian berlangsung.
Tidak hanya pelanggaran terkait penggunaan media sosial, Kemendikdasmen juga menemukan sebagian kasus yang masuk kategori serius. Dari total temuan yang tercatat, sebanyak 14 pelanggaran pada gelombang pertama diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat.
Temuan tersebut telah dikoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen untuk pemeriksaan dan tindak lanjut berdasarkan bukti yang dikumpulkan.
Toni menggarisbawahi, setiap pelanggaran akan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga meminta seluruh sekolah memastikan bahwa peserta ujian maupun petugas memahami aturan sebelum pelaksanaan tes dimulai.
"Jadi kami juga meminta satuan pendidikan memastikan bahwa tata tertib yang sudah ditetapkan itu dipahami oleh semua unsur, oleh murid, oleh pengawas, dan petugas sebelum tes ini dimulai," tegasnya.
Untuk mencegah kejadian serupa, Kemendikdasmen memperkuat koordinasi pengawasan dengan sebagian lembaga, di antaranya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman Republik Indonesia.
Selain itu, BKPDM telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 yang ditujukan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan seluruh satuan pendidikan.
Surat edaran tersebut menjadi pengingat agar seluruh pihak menjalankan tata tertib TKA secara konsisten, sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan integritas pelaksanaan ujian.
Kemendikdasmen menginginkan penguatan pengawasan dan penegakan aturan dapat mencegah pelanggaran berulang sehingga hasil TKA benar-benar mencerminkan kemampuan akademik peserta didik. (*)
