BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
- Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung 2026 diperkirakan baru bisa dimulai pada awal November mendatang.
Hingga akhir Oktober, pemerintah provinsi masih menunggu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum anggaran perubahan tersebut dapat digunakan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung, Mirza Irawan Dwi Atmaja, mengungkapkan hasil evaluasi Kemendagri harus dituntaskan sebelum APBD-P memasuki proses penomoran dan registrasi.
"Karena ini sudah akhir Oktober, hasil evaluasi dari Kemendagri nanti harus ditindaklanjuti terlebih dahulu oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Banggar (Badan Anggaran DPRD) terkait perbaikan dan rekomendasinya," kata Mirza.
"Setelah itu, baru masuk proses penomoran dan registrasi," lanjut Mirza.
Dengan tahapan tersebut, Mirza memprediksi APBD-P 2026 dapat mulai direalisasikan pada awal November jika seluruh proses berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, sebelum APBD-P resmi berlaku, pelaksanaan program dan belanja daerah masih mengacu pada APBD murni 2026.
Meski waktu realisasi anggaran perubahan relatif terbatas, BPKAD Lampung tetap optimistis penyerapan anggaran dapat berjalan dengan baik hingga akhir tahun.
Menurut Mirza, perubahan anggaran tidak seluruhnya berupa penambahan alokasi belanja.
Sebagian besar perubahan justru merupakan pergeseran atau relokasi anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan pemerintah daerah.
"Intinya, sebagian besar hanya berupa pergeseran atau relokasi anggaran saja, sehingga kami yakin tetap bisa terserap dengan baik," ujarnya.
Di sisi lain, postur APBD-P Lampung 2026 yang disepakati Pemprov bersama DPRD Lampung pada 23 September 2026 menunjukkan adanya perubahan target pendapatan dan belanja daerah.
Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp6,992 triliun, turun dari target awal Rp7,012 triliun.
Sebaliknya, belanja daerah meningkat dari Rp7,916 triliun menjadi Rp7,991 triliun.
Kondisi tersebut membuat APBD-P Lampung 2026 mencatat defisit sekitar Rp999 miliar.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp4,007 triliun.
Sementara itu, pendapatan transfer dipatok Rp2,874 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp111,008 miliar.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah mengandalkan pembiayaan, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 dan rencana penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Dengan perkiraan realisasi yang baru dimulai pada November, tantangan berikutnya bukan hanya menuntaskan proses administrasi.
Pemerintah juga perlu memastikan anggaran yang tersedia dapat dibelanjakan secara efektif dalam sisa waktu tahun anggaran.
Penyerapan yang optimal tetap perlu berjalan seiring dengan kualitas belanja, ketepatan sasaran program, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah. (*)
