BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober jangan berhenti pada upacara dan seremoni. Nilai-nilai Pancasila dinilai harus terlihat nyata dalam setiap kebijakan, terutama melalui keberpihakan anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menuturkan Pancasila seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan politik, penyusunan peraturan daerah hingga pengalokasian anggaran.
Menurutnya, keberhasilan penerapan nilai Pancasila tidak cukup diukur dari seberapa sering lima sila diucapkan, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kebijakan pemerintah.
"Bagi kami di DPRD, momentum ini harus menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik dan produk legislasi harus memiliki orientasi yang jelas kepada kepentingan masyarakat. Pancasila harus menjadi kompas moral dan substansi dalam legislasi serta penganggaran daerah," kata Asroni, Kamis (1/10/2026).
Ia menuturkan, salah satu bentuk nyata pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat dilihat dari keberpihakan APBD terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan daerah.
Asroni juga menilai nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus diwujudkan melalui pelayanan dasar yang dapat diakses seluruh warga tanpa melihat kondisi ekonomi maupun latar belakang sosial.
"Artinya, keterbatasan ekonomi maupun kondisi sosial tidak boleh menjadi alasan masyarakat kehilangan hak untuk memperoleh pelayanan dasar," ujarnya.
Ia memastikan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama.
"DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya harus dijalankan dengan semangat Pancasila: kepentingan rakyat harus menjadi orientasi utama. Peraturan daerah jangan hanya baik secara normatif, tetapi harus mampu menjawab persoalan konkret masyarakat," tegasnya.
Selain persoalan kebijakan dan anggaran, Asroni menyoroti tantangan penerapan nilai Pancasila di tengah derasnya arus informasi digital, khususnya di kalangan generasi muda.
Menurutnya, kemudahan masyarakat mendapatkan informasi juga membawa tantangan berupa intoleransi, perundungan, ujaran kebencian hingga disinformasi yang dapat memengaruhi kehidupan sosial.
Karena itu, menurut Asroni, pendidikan Pancasila kepada generasi muda tidak boleh hanya sebatas hafalan lima sila.
"Membumikan Pancasila kepada generasi muda tidak cukup dengan meminta mereka menghafalkan lima sila. Yang lebih penting adalah membuat mereka mengalami dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," jelasnya.
DPRD Bandar Lampung, lanjutnya, mendorong penguatan pendidikan karakter, literasi digital, acara kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, serta penyediaan ruang dialog bagi generasi muda.
Ia menilai anak muda perlu ditempatkan sebagai subjek infrastruktur dan pengembangan yang memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan, bukan sekadar menjadi objek kebijakan pemerintah.
"Pancasila akan kuat bukan karena sering kita ucapkan, tetapi karena nilai-nilainya benar-benar kita praktikkan di sekolah, kampus, ruang publik, hingga ruang digital. Pancasila jangan berhenti di dinding kantor dan teks peraturan. Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat," pungkas Asroni. (*)
