BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(KSPSI) mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari posisi Ketua Dewan Penasihat.
Keputusan tersebut diambil menyusul keterkaitan nama Listyo dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah polemik itu, KSPSI juga menggarisbawahi bahwa gerakan buruh yang berada dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan makar yang belakangan menjadi perbincangan publik.
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea menyebutkan, pemberhentian Listyo telah diputuskan melalui rapat pimpinan organisasi.
Menurutnya, hubungan KSPSI dengan Listyo selama ini dibangun untuk memperjuangkan kepentingan pekerja. Namun, munculnya persoalan hukum yang menyeret tokoh tersebut membuat organisasi memilih mengakhiri kerja sama agar tidak ikut terdampak.
"Beliau diberhentikan dari Ketua Dewan Penasihat KSPSI. Karena hubungan kami dengan beliau adalah hubungan dalam rangka perjuangan kepentingan kaum pekerja. Tapi ketika ada sesuatu yang di luar dugaan kami, maka kami bersepakat untuk mengakhiri posisi beliau sebagai dewan penasihat," kata Andi Gani, dikutip Liputan6, Sabtu (7/11/2026).
Andi mengakui, kasus tersebut menjadi pengalaman penting bagi KSPSI dalam membangun hubungan dengan tokoh publik.
Ke depan, pihaknya akan lebih selektif menjalin kerja sama dengan figur di luar organisasi agar persoalan pribadi maupun hukum yang menimpa seseorang tidak menyeret nama gerakan buruh.
Meski jabatan Listyo telah dicabut, KSPSI belum berencana menunjuk pengganti dalam waktu dekat. Organisasi akan terlebih dahulu mempersiapkan kongres yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Februari mendatang.
Selain membahas pencopotan Listyo, Andi Gani turut merespons tudingan yang mengaitkan aktivitas gerakan buruh dengan dugaan makar.
Ia menolak apabila agenda kelompok buruh tertentu dianggap mewakili seluruh organisasi pekerja, khususnya Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Menurutnya, setiap kelompok memiliki tanggung jawab atas agenda masing-masing.
"Kalaupun ada gerakan buruh lain, ya itu urusan masing-masing pihak. Tidak ada urusan dengan Koalisi Besar," tegasnya.
Andi menekankan bahwa perjuangan KSPSI selama ini dilakukan melalui mekanisme yang sah, mulai dari dialog dengan pemerintah, audiensi bersama DPR, hingga aksi penyampaian aspirasi untuk mengawal kebijakan yang menyangkut kesejahteraan pekerja.
Karena itu, ia menyayangkan munculnya dugaan yang menghubungkan gerakan buruh dengan upaya makar.
Andi juga mengaku terkejut ketika mendengar informasi mengenai rencana aksi pada 20 Oktober yang dikaitkan dengan tudingan tersebut. Menurutnya, sebagian pimpinan koalisi justru sedang berada di Jombang ketika informasi itu mencuat.
Di tengah berbagai polemik tersebut, KSPSI memastikan akan tetap memusatkan perhatian pada perjuangan hak dan kesejahteraan pekerja.
Andi menggarisbawahi, belum ada pembicaraan mengenai siapa yang akan menggantikan Listyo Sigit sebagai Ketua Dewan Penasihat. Penentuan posisi tersebut akan menunggu agenda organisasi berikutnya.
"Kami belum membahas sama sekali soal pengganti beliau atau siapa yang menjadi calon. Belum ada sama sekali," pungkasnya.
