BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

terus membesar. Hingga awal Oktober 2026, Kabinet Merah Putih tercatat memiliki 49 kementerian dan 11 jabatan yang masuk kategori pejabat setingkat menteri.

Di luar itu, Presiden Prabowo juga baru mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pemerintahan juga memiliki utusan khusus, penasihat khusus, puluhan wakil menteri, serta beberapa kepala dan wakil kepala badan.

Besarnya struktur pemerintahan tersebut membuat istilah “kabinet gemuk” kerap muncul dalam diskursus publik. Namun, ukuran struktur pemerintahan berbeda dengan penilaian terhadap efektivitasnya, yang harus dilihat dari kinerja, anggaran, koordinasi dan capaian program.

Struktur Kabinet Merah Putih kembali berubah setelah Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet pada Kamis (1/10/2026).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026, Prabowo antara lain mengangkat Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang infrastruktur dan pengembangan Manusia dan Kebudayaan, Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, serta Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.

Sehari kemudian, Jumat (2/10/2026), Prabowo mengangkat 26 anggota Wantimpres berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Dengan struktur tersebut, lingkaran pemerintahan Prabowo tidak lagi hanya dapat dilihat dari jumlah menteri. Ada pejabat setingkat menteri, Wantimpres, utusan khusus, penasihat khusus, wakil menteri, hingga berbagai badan pemerintahan.

49 Kementerian, Ada Jabatan Menko Baru

Data Sekretariat Kabinet mencatat Kabinet Merah Putih memiliki 49 kementerian.

Jumlah tersebut bertambah dibandingkan struktur awal setelah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Pada 1 Oktober 2026, Presiden juga mengangkat Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Bahlil pada saat yang sama masih tercatat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Artinya, dalam menghitung besarnya struktur pemerintahan perlu dibedakan antara jumlah kementerian, jumlah posisi/jabatan, dan jumlah orang yang menjabat, karena terdapat jabatan yang dirangkap.

Berikut jajaran menteri dalam pemerintahan Prabowo setelah perombakan 1 Oktober 2026 :

1. Dudung Abdurachman – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
2. Yusril Ihza Mahendra – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
3. Airlangga Hartarto – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Sugiono – Menteri Koordinator Bidang infrastruktur dan pengembangan Manusia dan Kebudayaan.
5. Agus Harimurti Yudhoyono – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan infrastruktur dan pengembangan Kewilayahan.
6. Muhaimin Iskandar – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
7. Zulkifli Hasan – Menteri Koordinator Bidang Pangan.
8. Bahlil Lahadalia – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
9. Prasetyo Hadi – Menteri Sekretaris Negara.
10. Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri.
11. Arrmanatha Christiawan Nasir – Menteri Luar Negeri.
12. Sjafrie Sjamsoeddin – Menteri Pertahanan.
13. Nasaruddin Umar – Menteri Agama.
14. Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum.
15. Natalius Pigai – Menteri Hak Asasi Manusia.
16. Agus Andrianto – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
17. Suahasil Nazara – Menteri Keuangan.
18. Abdul Mu’ti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
19. Brian Yuliarto – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
20. Fadli Zon – Menteri Kebudayaan.
21. Budi Gunadi Sadikin – Menteri Kesehatan.
22. Saifullah Yusuf – Menteri Sosial.
23. Yassierli – Menteri Ketenagakerjaan.
24. Mukhtarudin – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI.
25. Muhammad Sarmuji – Menteri Perindustrian.
26. Budi Santoso – Menteri Perdagangan.
27. Bahlil Lahadalia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
28. Dody Hanggodo – Menteri Pekerjaan Umum.
29. Maruarar Sirait – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
30. Yandri Susanto – Menteri Desa dan infrastruktur dan pengembangan Daerah Tertinggal.
31. M. Iftitah Sulaiman Suryanagara – Menteri Transmigrasi.
32. Dudy Purwagandhi – Menteri Perhubungan.
33. Meutya Hafid – Menteri Komunikasi dan Digital.
34. Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian.
35. Raja Juli Antoni – Menteri Kehutanan.
36. Sakti Wahyu Trenggono – Menteri Kelautan dan Perikanan.
37. Nusron Wahid – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
38. Rachmat Pambudy – Menteri PPN/Kepala Bappenas.
39. Rini Widyantini – Menteri PANRB.
40. Erick Thohir – Menteri Pemuda dan Olahraga.
41. Wihaji – Menteri Kependudukan dan infrastruktur dan pengembangan Keluarga/Kepala BKKBN.
42. Mohammad Jumhur Hidayat – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
43. Rosan Perkasa Roeslani – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.
44. Ferry Joko Yuliantono – Menteri Koperasi.
45. Maman Abdurrahman – Menteri UMKM.
46. Widiyanti Putri Wardhana – Menteri Pariwisata.
47. Teuku Riefky Harsya – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
48. Arifatul Choiri Fauzi – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
49. Mochamad Irfan Yusuf – Menteri Haji dan Umrah.

Ada 11 Pejabat Setingkat Menteri

Selain kementerian, laman resmi Sekretariat Kabinet mencantumkan 11 jabatan dalam kategori Pejabat Setingkat Menteri.

Kategori tersebut mencakup :

1. Jaksa Agung.
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Kepala Staf Kepresidenan.
5. Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
6. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
7. Kepala Badan Intelijen Negara.
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan infrastruktur dan pengembangan.
9. Kepala Badan Pusat Statistik.
10. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
11. Kepala Badan Karantina Indonesia.

Tambah 26 Wantimpres

Lingkaran pemerintahan bertambah setelah Presiden Prabowo mengangkat 26 anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Pengangkatan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Berikut 26 anggota Wantimpres :

1. Pratikno – Ketua merangkap anggota.
2. Muhammad Hatta Rajasa – Wakil Ketua merangkap anggota.
3. Muhammad Qodari – Sekretaris merangkap anggota.
4. Sinta Nuriyah Wahid.
5. Muhammad Quraish Shihab.
6. Agum Gumelar.
7. Chairul Tanjung.
8. Said Aqiel Siradj.
9. Anwar Iskandar.
10. Yahya Cholil Staquf.
11. Jusuf Wanandi.
12. Budi Gunawan.
13. Bambang Soesatyo.
14. Salim Segaf Al-Jufri.
15. Soekarwo.
16. Dato' Sri Tahir.
17. Rocky Gerung.
18. Ida Bagus Purwalaksana.
19. Philip Kuncoro Wijaya.
20. Budi Santoso Tanuwibowo.
21. Anwar Usman.
22. Mohamad Hatta.
23. Jusuf Hamka.
24. Margarito Kamis.
25. Jacky Manuputty.
26. Ignasius Jonan.

Utusan Khusus Presiden

Presiden Prabowo pada awal pemerintahannya juga melantik tujuh Utusan Khusus Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 76/M Tahun 2024.

Mereka yang dilantik ketika itu adalah :

1. Muhamad Mardiono – Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan.
2. Setiawan Ichlas – Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan.
3. Miftah Maulana Habiburrahman – Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.
4. Raffi Farid Ahmad – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
5. Ahmad Ridha Sabana – Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital.
6. Mari Elka Pangestu – Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral.
7. Zita Anjani – Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.

Daftar tersebut merupakan komposisi saat pelantikan pada 22 Oktober 2024. 

Enam Penasihat Khusus Presiden

Pada awal pemerintahannya, Prabowo juga melantik enam Penasihat Khusus Presiden, yakni:

1. Wiranto – Bidang Politik dan Keamanan.
2. Luhut Binsar Pandjaitan – Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.
3. Dudung Abdurachman – Bidang Pertahanan Nasional.
4. Purnomo Yusgiantoro – Bidang Energi.
5. Muhadjir Effendy – Bidang Haji.
6. Terawan Agus Putranto – Bidang Kesehatan.

Struktur tersebut  mengalami dinamika. Dudung Abdurachman, pada 1 Oktober 2026 dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.