BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Lampung belum sebanding dengan aliran pembiayaan perbankan ke sektor tersebut. Meski menjadi produsen utama beragam komoditas nasional, penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan baru mencapai 12,7 persen dari total kredit di Provinsi Lampung.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung mencatat, total penyaluran kredit perbankan hingga Agustus 2026 mencapai Rp119,29 triliun.
Namun, pembiayaan untuk sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan masih relatif terbatas dibandingkan total kredit yang disalurkan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Lampung yang memiliki posisi strategis sebagai salah satu sentra pangan dan perkebunan nasional.
Provinsi ini tercatat menempati peringkat pertama nasional untuk produksi ubi kayu, nanas, dan lada, serta peringkat kedua untuk pisang dan tebu.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menjelaskan, besarnya potensi komoditas unggulan tersebut seharusnya menjadi modal untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Namun, menurutnya, sebagian besar produk unggulan Lampung belum terhilirisasi secara optimal.
"Hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan pengembangan industri, tetapi juga infrastruktur dan pengembangan ekosistem yang terintegrasi mulai dari produksi, regulasi, infrastruktur, pembiayaan, hingga penguatan sumber daya manusia," demikian pokok penjelasan Bimo dalam aktivitas Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Lampung, Kajian Fiskal Regional, serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026.
Persoalan pembiayaan juga tercermin dari rasio banking depth atau kedalaman perbankan Lampung yang tercatat sebesar 22,6 persen. Angka tersebut berada di bawah rata-rata wilayah Sumatera bagian selatan sebesar 26,4 persen dan nasional sebesar 39,6 persen.
Di sisi lain, kinerja perbankan Lampung sebenarnya menunjukkan pertumbuhan positif.
"Hingga Agustus 2026, total aset perbankan mencapai Rp99,09 triliun atau tumbuh 5,17 persen secara tahunan. Dana pihak ketiga (DPK) meningkat 10,15 persen menjadi Rp77,60 triliun, sedangkan kredit tumbuh 7,63 persen menjadi Rp119,29 triliun," ungkapnya.
Dari total kredit tersebut, sebanyak 65,2 persen atau Rp77,82 triliun disalurkan untuk kredit produktif. Namun, besarnya porsi kredit produktif tersebut belum otomatis menunjukkan kuatnya pembiayaan pada sektor-sektor unggulan Lampung.
Kondisi ini memperlihatkan tantangan yang harus dijawab, yakni bagaimana pertumbuhan industri perbankan dapat lebih terhubung dengan kebutuhan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha pengolahan hasil pertanian, dan usaha kecil di pedesaan.
OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mulai mendorong pembiayaan berbasis ekosistem usaha untuk memperluas akses pelaku ekonomi produktif terhadap layanan keuangan.
Salah satu langkahnya melalui program percontohan ekosistem penggemukan sapi di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur.
Program tersebut menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan KUR Daerah (KURDA) senilai Rp1,5 miliar kepada 10 kelompok peternak mitra.
Program itu melibatkan PT GGL sebagai off-taker, Askrindo sebagai penjamin, Jasindo sebagai penyedia asuransi, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Skema tersebut diharapkan dapat menghubungkan peternak dengan pasar, pembiayaan, perlindungan usaha, dan kepastian penyerapan hasil produksi.
OJK juga menetapkan tiga prioritas untuk memperluas inklusi keuangan, yakni mendorong usaha yang inklusif dan layak memperoleh pembiayaan, memperkuat pembiayaan berbasis rantai pasok, serta mengembangkan layanan keuangan berdasarkan potensi wilayah.
Tantangannya, skema serupa perlu menjangkau lebih banyak pelaku usaha agar pembiayaan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor yang telah mapan.
Hilirisasi Tak Cukup Berhenti pada infrastruktur dan pengembangan Industri
Pimpinan tertinggi Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan, pemerintah daerah mendorong perubahan pendekatan infrastruktur dan pengembangan ekonomi dari pola trickle-down effect menjadi ekonomi berbasis potensi desa atau bottom-up economy.
Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan pengolahan singkong menjadi tepung MOCAF dan bioetanol, hilirisasi kopi, infrastruktur dan pengembangan Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung, serta pengembangan National Cassava Center.
Pemprov Lampung juga menjalankan program Desaku Maju dengan lima pilar, yakni penyediaan pupuk hayati cair, pengadaan mesin pengering hasil panen atau bed-dryer, pelatihan vokasi, penguatan BUMDes dan koperasi, serta infrastruktur dan pengembangan dan perbaikan jalan desa.
Menurut Mirzani, pengembangan ekonomi daerah perlu menghubungkan potensi produksi di desa dengan industri dan pasar yang lebih luas.
