BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

- Dinamika regulasi, tuntutan digitalisasi, hingga keterbatasan akses pelatihan menjadi beberapa tantangan bagi pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Di tengah perubahan sistem pengadaan yang semakin mengandalkan teknologi elektronik, pemahaman terhadap aturan dan mekanisme kerja menjadi kebutuhan penting.

Hal tersebut diperlukan agar proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan.

Selama ini, peningkatan kapasitas pelaku pengadaan masih banyak dilakukan melalui bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan secara klasikal.

Selain membutuhkan anggaran besar, metode tersebut juga memiliki keterbatasan kuota dan jangkauan peserta.

Kondisi itu mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung menghadirkan inovasi digital bernama Begawi Pengadaan.

Platform ini dirancang sebagai sarana pembelajaran terpadu untuk mempercepat peningkatan kompetensi sekaligus memperluas pemahaman para pelaku pengadaan.

Sasarannya meliputi aparatur sipil negara (ASN), pejabat pengadaan, penyedia jasa, kontraktor, konsultan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung Sukmawan Hendriyanto menjelaskan, Begawi Pengadaan lahir dari kebutuhan meningkatkan pemahaman seluruh pihak.

Terutama terkait regulasi dan mekanisme pengadaan yang terus berkembang.

Terlebih, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini diarahkan berlangsung secara elektronik melalui sistem INAPROC.

Setiap pelaku pengadaan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipahami serta dijalankan sesuai ketentuan.

"Para pelaku pengadaan, baik ASN maupun penyedia jasa, perlu memahami mekanisme dan aturan dalam proses pengadaan barang dan jasa," ujarnya, Senin, 9 November 2026.

"Apalagi regulasinya berkembang begitu cepat dan dinamis, sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih komprehensif," lanjutnya.

Menurut Hendri, Begawi Pengadaan diharapkan menjadi fasilitator transformasi pembelajaran sekaligus menjawab persoalan keterbatasan pelatihan konvensional.

Melalui platform tersebut, peserta dapat mengakses materi pembelajaran secara gratis, baik melalui Zoom maupun modul digital.

Aksesnya juga fleksibel karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Peserta bisa menggunakan laptop, komputer, maupun telepon pintar untuk mengakses materi tersebut.

Dengan demikian, kebutuhan biaya penyelenggaraan bimtek secara tatap muka dapat ditekan.

Biaya tersebut antara lain mencakup sewa tempat, konsumsi, dan kebutuhan operasional lainnya.

"Dulu pembelajaran dilakukan secara manual atau klasikal melalui bimtek dan kursus pelatihan yang kuotanya terbatas serta membutuhkan biaya cukup tinggi," jelasnya.

"Dengan platform ini, kendala tersebut diharapkan bisa dihilangkan," lanjutnya.

"Tidak ada lagi batasan kuota dan biayanya jauh lebih efisien," tambahnya.

Dari sisi materi, Begawi Pengadaan menyediakan modul pembelajaran yang disusun secara terstruktur sesuai tingkatan dan kebutuhan masing-masing pelaku pengadaan.

Salah satu sasaran pentingnya adalah meningkatkan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

PPK diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi.

Melalui pembelajaran yang lebih mudah diakses, para PPK diharapkan dapat mempersiapkan diri menghadapi ujian sertifikasi.

Ujian tersebut diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Tidak hanya itu, platform ini juga disiapkan untuk membantu penyedia barang dan jasa memahami regulasi serta prosedur pengadaan pemerintah.

Materi tersebut juga mencakup mekanisme mengikuti proses pengadaan pemerintah.

Hendri menyebutkan, Begawi Pengadaan nantinya dilengkapi agenda pembelajaran terjadwal melalui webinar dan pertemuan virtual sepanjang satu tahun ke depan.

Selain materi pembelajaran, tersedia pula kompilasi regulasi yang mencakup Peraturan Presiden, ketentuan LKPP, hingga regulasi daerah.

"Platform ini kami rancang secara tematik agar seluruh aturan terkait pengadaan barang dan jasa dapat ditemukan dalam satu tempat," katanya.

"Jadi, para pelaku pengadaan tidak kesulitan lagi mencari referensi yang dibutuhkan," lanjutnya.

Menariknya, peserta yang mengikuti pembelajaran dan sesi Zoom juga akan memperoleh sertifikat.

Pemprov Lampung telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait pemanfaatan sertifikat tersebut.

Sertifikat itu nantinya diharapkan dapat mendukung pengisian E-Kinerja sekaligus meningkatkan nilai pada sistem DMS MyASN.

Lebih jauh, sasaran Begawi Pengadaan tidak hanya terbatas bagi ASN di lingkungan Pemprov Lampung.

ASN pemerintah kabupaten/kota hingga masyarakat dan pelaku usaha dari berbagai daerah di Indonesia juga dapat mengakses platform tersebut.

Caranya dengan melakukan pendaftaran dan membuat akun.

Termasuk UMKM yang ingin masuk ke ekosistem pengadaan pemerintah melalui E-Katalog lokal.

Kehadiran platform ini diharapkan membantu pelaku usaha memahami persyaratan dan prosedur pengadaan elektronik.

Platform tersebut juga diharapkan membuka pemahaman mengenai peluang yang tersedia dalam sistem pengadaan pemerintah.

"Targetnya memang bukan hanya ASN," ungkap Sukmawan.

"Ada konsultan, kontraktor, penyedia barang lainnya, termasuk UMKM yang ingin masuk ke dalam sistem E-Katalog," lanjutnya.

"Kami menginginkan mereka benar-benar memahami mekanisme dan manfaat yang bisa diperoleh," tambahnya.

Ke depan, Pemprov Lampung juga berencana memperkuat keberadaan Begawi Pengadaan melalui Instruksi Gubernur.

Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum sekaligus memperkuat posisi platform sebagai sarana resmi pembelajaran pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dengan pendekatan digital, Begawi Pengadaan diharapkan tidak sekadar menjadi tempat mengakses materi dan regulasi.

Platform ini juga diharapkan menjadi instrumen pemerataan kompetensi.

Sebab, peningkatan kualitas pengadaan tidak hanya ditentukan oleh sistem elektronik yang digunakan, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang menjalankannya. (*)