BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(Pemprov) Lampung mengungkapkan siap menyesuaikan diri dengan setiap kebijakan pemerintah pusat, termasuk perubahan kebijakan di bidang fiskal dan tata kelola keuangan negara menyusul pergantian Menteri Keuangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menjelaskan, pergantian Menteri Keuangan merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, dari sisi pemerintah daerah, perubahan tersebut diharapkan dapat membawa penyempurnaan mendasar dalam sistem tata kelola keuangan negara yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi daerah.
"Pergantian Menteri Keuangan di pusat menjadi hak prerogatif Presiden. Dan kita di daerah tentunya menginginkan apa yang terjadi itu ada perubahan yang mendasar dalam sistem tata kelola keuangan di negara, sehingga insyaallah nanti bisa bermanfaat bagi daerah," ujarnya saat dimintai keterangan, Rabu (16/9/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah pada prinsipnya akan mengikuti setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemprov Lampung juga terus melakukan berbagai penyesuaian terhadap kebijakan fiskal yang berlaku agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di daerah tetap berjalan optimal.
"Dan apa pun yang diputuskan, memang kita di daerah ikut dengan apa yang disampaikan oleh pusat. Kita sampai dengan hari ini juga, untuk Jajaran Pemprov Lampung, penyesuaian-penyesuaian fiskal yang ada di daerah mampu kita lakukan," katanya.
Marindo menilai perubahan di tingkat pemerintah pusat, khususnya terkait kebijakan keuangan negara, dapat menjadi momentum untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik, termasuk dalam hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia menginginkan perubahan tersebut dapat memberikan angin segar bagi daerah, terutama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Oleh karenanya, pada prinsipnya, angin segar dari perubahan Menteri Keuangan tentunya kita menginginkan ada yang akan lebih baik, tata kelola pemerintahan khususnya ke pemerintah daerah," ujar Marindo.
Ia menekankan, Pemprov Lampung akan tetap mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan perubahan regulasi maupun kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Namun yang pasti, Jajaran Pemprov Lampung seperti yang saya sampaikan di awal, kita tetap siap menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang ada. Apa pun yang menjadi kebijakan pusat, kita akan ikuti," tegasnya.
Lebih lanjut, Marindo menjelaskan bahwa dalam konteks otonomi daerah, pemerintah pusat saat ini memiliki konsep dan grand design yang sedang dijalankan. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat mungkin terus mengalami penyempurnaan seiring dengan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
"Kaitan dengan otonomi daerah tentunya pemerintah pusat punya konsep, punya grand design yang memang sedang dijalankan saat ini. Tentunya akan ada penyempurnaan-penyempurnaan apa yang dijalankan saat ini," jelasnya.
Ia menjelaskan, persoalan keuangan daerah
tidak dapat dilepaskan dari pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya terkait proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Meski demikian, Pemprov Lampung, kata Marindo, berupaya tetap adaptif terhadap berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Kaitan dengan keuangan, tadi disampaikan proyek strategis nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kita di daerah sebenarnya dengan apa pun situasinya, berusaha mencoba untuk bisa menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada," ujarnya.
Di sisi lain, Marindo melihat kebijakan fiskal yang berjalan saat ini juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk semakin kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.
Menurutnya, setiap daerah perlu berlomba menghadirkan ide dan inovasi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, terutama dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
"Justru dengan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini, setiap daerah tentunya berlomba-lomba untuk memunculkan ide-ide kreatif, inovasinya, yang selama ini memang daerah-daerah juga belum bisa memaksimalkan potensi daerah yang ada," kata Marindo.
Ia menilai kondisi tersebut dapat menjadi hikmah bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal.
Bagi Pemprov Lampung, salah satu langkah yang dilakukan adalah berupaya mengidentifikasi dan menggali berbagai potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal.
"Kalau bagi saya, saya pikir, kebijakan-kebijakan yang ada saat ini tentunya ada hikmahnya. Dan hikmah yang terasa saat ini, bagaimana Jajaran Pemprov Lampung berupaya menggali semua potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergali maksimal, bisa kita gali dengan maksimal tentunya," pungkasnya.
Pemprov Lampung, lanjut Marindo, akan terus melakukan penyesuaian terhadap dinamika kebijakan fiskal nasional sembari memperkuat inovasi dan optimalisasi potensi daerah.
