BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Sidang Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung yang mengusung agenda penting resmi digelar secara terbuka di gedung legislatif setempat, Rabu, 16 September 2026.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh pimpinan dewan serta dihadiri oleh puluhan anggota legislatif dari berbagai fraksi.
Kehadiran para wakil rakyat tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal jalannya arah kebijakan serta infrastruktur dan pengembangan daerah ke depan.
Jajaran pejabat teras di lingkungan pemerintah kota juga tampak memenuhi ruang sidang guna mengikuti rangkaian agenda kenegaraan yang krusial ini.
Agenda utama yang disampaikan kepala daerah dalam kesempatan tersebut adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.
Selain nota keuangan APBD, Wali Kota Eva Dwiana turut memaparkan empat Rancangan Peraturan Daerah inisiatif usulan dewan kepada para peserta rapat.
Eva menjelaskan bahwa penyusunan APBD dan Raperda 2027 berpedoman pada anggaran berbasis kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026.
"Penyusunan Raperda dan APBD 2027 berorientasi pada anggaran berbasis kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026," ujar Eva Dwiana di hadapan para legislator.
Berdasarkan rancangan tersebut, total pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp2,841 triliun.
Rincian pendapatan mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai lebih dari Rp1,564 triliun serta Pendapatan Transfer melampaui Rp1,550 triliun.
Sementara itu, alokasi belanja dan pembiayaan daerah dianggarkan secara seimbang guna mendukung berjalannya roda pelayanan publik dan infrastruktur dan pengembangan.
Prioritas infrastruktur dan pengembangan daerah tahun 2027 dipastikan tetap fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga peningkatan ekonomi kerakyatan.
Empat Raperda inisiatif yang turut dibahas mencakup bidang pendidikan, kepariwisataan, infrastruktur telekomunikasi, serta perlindungan tenaga kependidikan.
Jalannya sidang semakin menarik tatkala fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umumnya, termasuk catatan strategis dari Fraksi PDI Perjuangan.
Melalui juru bicaranya, Wiwik Anggraini, Fraksi PDI-P menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan regulasi dan anggaran daerah tersebut.
"Sidang Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung mendengarkan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2027," kata Wiwik Anggraini.
Dalam kesempatan itu, Wiwik juga menyoroti pentingnya kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat.
"Fraksi menekankan pentingnya kemandirian fiskal, optimalisasi pajak dan retribusi daerah, perbaikan basis data, peningkatan kepatuhan, serta pengembangan sumber pendapatan lain secara konsisten dan terukur tanpa menambah beban masyarakat," tegas Wiwik.
Pemerintah Kota Bandar Lampung menginginkan rangkaian pembahasan APBD 2027 dan seluruh Raperda inisiatif ini dapat segera disetujui bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
