BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung (Unila) mengaku telah menemukan unsur-unsur dugaan tindak pidana kekerasan seksual dalam pemeriksaan terhadap seorang dosen yang dilaporkan melakukan pelecehan terhadap mahasiswi pascasarjana.
Meski demikian, tim PPKPT belum menentukan kategori sanksi administratif yang akan diberikan kepada dosen berinisial RF tersebut. Keputusan mengenai sanksi diserahkan kepada pimpinan universitas dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan.
Tim Advokasi PPKPT Unila, Sukarmin menuturkan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun dosen terlapor.
"Dalam pemeriksaan kami sudah menemukan unsur-unsur adanya tindak pidana kekerasan seksual. Atas dasar itu, PPKPT memberikan rekomendasi kepada pimpinan," kata Sukarmin saat memberikan keterangan, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, PPKPT bukan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mengungkapkan seseorang bersalah atau tidak. Namun, hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi universitas untuk mengambil langkah administratif.
Terkait kemungkinan sanksi, Sukarmin menyebut Permendikbudristek mengatur sanksi administratif mulai dari kategori ringan, sedang hingga berat. Adapun sanksi terberat secara normatif dapat berupa pemberhentian.
"Secara normatif, sanksi terberat adalah pemecatan. Tetapi kami tidak secara spesifik merekomendasikan harus ringan, sedang atau berat. Yang jelas telah terjadi pelanggaran dan pelanggaran itu ada sanksinya," ujarnya.
Di sisi lain, Sukarmin menyebut PPKPT juga membuka kemungkinan penyelesaian melalui jalur nonlitigasi atau restorative justice apabila kedua pihak menyepakatinya.
Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, korban maupun pihak terlapor tetap memiliki hak untuk melanjutkan persoalan tersebut melalui proses hukum.
PPKPT, kata dia, juga siap memberikan pendampingan apabila korban ingin melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut kepada aparat penegak hukum (APH).
"Kami siapkan bantuan melalui tim advokasi Unila atau melalui BKBH yang ada di kampus apabila korban memerlukan pendampingan untuk melakukan pelaporan," jelasnya.
Sukarmin menekankan, pemenuhan hak korban menjadi prioritas dalam penanganan perkara tersebut. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah mengganti dosen pembimbing korban agar proses akademiknya tetap berjalan.
"Yang kita utamakan adalah perlindungan korban. Hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan sudah kita fasilitasi. Pembimbingnya yang tadinya dosen terlapor sekarang sudah diganti," ungkapnya.
Meski begitu, ketika ditanya mengenai status RF sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi) maupun aktivitasnya mengajar, Sukarmin meminta agar hal tersebut dikonfirmasi kepada pihak dekanat.
Ia mengaku tidak mengetahui apakah dosen tersebut masih menjalankan aktivitas mengajar. Namun, secara kepegawaian, RF masih tercatat sebagai dosen.
Di tengah mencuatnya kasus tersebut, PPKPT juga mengakui terdapat beberapa laporan lain yang diduga masuk dalam ranah penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
Sukarmin menuturkan, pihaknya masih menangani perkara yang melibatkan mahasiswi pascasarjana tersebut. Sementara itu, terdapat beberapa persoalan lain yang juga berpotensi masuk dalam ranah PPKPT, meskipun ia belum dapat memastikan jumlah maupun identitas pelapornya.
"Yang sedang kami tangani sampai hari ini yang sudah pasti ini. Kemudian ada beberapa lagi, saya lupa person-nya, tetapi jenisnya kira-kira masuk ranah PPKPT," katanya.
Ia menuturkan lebih lanjut, proses pemeriksaan PPKPT pada prinsipnya memiliki batas waktu maksimal 30 hari. Namun, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang apabila perkara membutuhkan pendalaman lebih lanjut.
Sebelumnya, dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi pascasarjana Unila menjadi perhatian publik setelah korban mengungkapkan pengalamannya melalui media sosial.
Dalam unggahannya, korban menceritakan dugaan tindakan tidak pantas yang dialaminya saat menemui dosen berinisial RF pada 5 Mei 2026 untuk meminta tanda tangan berkas akademik.
Korban mengaku mengalami tindakan fisik yang tidak diinginkan, mulai dari pipi dan telinganya yang disebut dielus, hingga dipeluk dan dicium pada bagian kening ketika hendak meninggalkan ruangan dosen tersebut.
Korban juga mengungkapkan ketakutan dan kekhawatiran pengaduannya tidak dipercaya karena dosen yang dilaporkan memiliki jabatan sebagai Kaprodi.
Bahkan, dalam unggahan yang sama, korban menyebut adanya mahasiswa lain yang mengaku pernah mengalami perlakuan serupa. Hingga kini, dugaan kekerasan seksual tersebut masih dalam proses penanganan PPKPT Unila. (*)
