BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Perubahan data penerima bantuan sosial di Kota Metro menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Di tengah keresahan masyarakat akibat perubahan status penerima bantuan, Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana meminta warga tidak panik dan segera melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian data dengan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya.
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Metro, Wakil Wali Kota memastikan bahwa pemerintah daerah akan berupaya memastikan proses pemutakhiran data berjalan cermat, terbuka, dan berpihak kepada keluarga yang memang masih membutuhkan bantuan. Menurutnya, perubahan data tidak boleh langsung dimaknai sebagai tertutupnya seluruh kesempatan warga untuk mendapatkan perlindungan sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro melaporkan sekitar 1.471 keluarga masuk dalam status exclude terkait indikasi judi online. Jumlah itu membutuhkan pemeriksaan satu per satu untuk memastikan kondisi masing-masing keluarga serta menelusuri kemungkinan adanya ketidaksesuaian data.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Karena itu kami minta warga jangan panik. Data ini masih bisa diperiksa dan bila memang ada yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, ada jalur untuk mengajukan perbaikan,” katanya kepada awak media, Senin (14/9/2026).
Besarnya jumlah data yang harus diperiksa menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Pemeriksaan tidak cukup hanya mencocokkan nama penerima bantuan, tetapi juga perlu melihat data seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam satu kartu keluarga. Ketelitian menjadi penting agar keputusan yang diambil tidak merugikan keluarga yang seharusnya masih memperoleh bantuan.
Rafieq menjelaskan, setiap keluarga memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda. Karena itu, pemerintah tidak ingin proses pemutakhiran data hanya berhenti pada perubahan status dalam sistem, tanpa memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penjelasan. Warga yang merasa datanya tidak sesuai diminta aktif menyampaikan kondisi sebenarnya kepada petugas.
“Petugas kita harus memeriksa data dengan teliti. Jumlahnya cukup banyak, sehingga kami juga memiliki harapan masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai segera datang dan menyampaikan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Selain status exclude, perubahan desil dalam data terbaru turut menimbulkan keresahan. beragam keluarga yang sebelumnya berada pada desil rendah tercatat mengalami perubahan ke desil lebih tinggi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena desil merupakan salah satu bagian dari data yang digunakan dalam penentuan sasaran program bantuan sosial.
Perubahan desil, menurut Wakil Wali Kota, tidak semestinya langsung dianggap sebagai keputusan akhir yang tidak dapat ditinjau kembali. Apabila kondisi ekonomi keluarga di lapangan tidak sesuai dengan data yang tercatat, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pengaduan dan meminta pemeriksaan lebih lanjut.
“Kalau desilnya berubah dan masyarakat merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data tersebut, silakan laporkan. Jangan diam dan jangan panik karena data masih dapat diperiksa kembali,” jelasnya.
Pemerintah daerah membuka ruang pengaduan melalui pamong terdekat, kelurahan, maupun Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro. Warga diminta menyampaikan persoalan secara lengkap serta membawa dokumen keluarga yang diperlukan agar petugas dapat menelusuri penyebab perubahan data secara lebih jelas.
“Silakan datang ke pamong, kelurahan atau langsung ke Dinas Sosial. Sampaikan persoalannya dengan lengkap agar petugas dapat membantu mengecek apa yang menyebabkan data berubah,” terangnya.
Khusus keluarga yang masuk status exclude terkait indikasi judi online, pemerintah akan memeriksa data seluruh anggota keluarga dalam kartu keluarga. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada anggota keluarga yang terdaftar terkait judi online dan tidak ditemukan persoalan data pinjaman di bank maupun lembaga perkreditan yang menjadi bagian dari pemeriksaan, pemerintah daerah dapat mengusulkan kembali data keluarga tersebut kepada Kementerian Sosial untuk perbaikan.
“Kalau setelah kita cek ternyata memang tidak ada satu pun anggota keluarga dalam KK yang terdaftar judi online dan tidak ada persoalan terkait data pinjaman di bank atau lembaga perkreditan, maka keluarga tersebut bisa kami ajukan kembali ke Kemensos untuk perbaikan data,” tandasnya.
Namun, pemerintah juga mengingatkan bahwa proses perbaikan data harus dilakukan berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diminta jujur menyampaikan kondisi keluarga, sementara pemerintah berkewajiban memastikan pemeriksaan berlangsung sesuai ketentuan. Dengan demikian, pembaruan data tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga upaya menjaga keadilan agar bantuan sosial benar-benar diterima keluarga yang berhak dan membutuhkan. (*)
