BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Sebanyak 55 persen potensi komoditas unggulan Lampung, mulai dari sawit, karet, kopi, tebu hingga kakao, belum terhilirisasi.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mendorong pengolahan hasil pertanian hingga tingkat desa.
Langkah tersebut diharapkan membuat nilai tambah ekonomi tidak berhenti pada penjualan bahan mentah.
Pimpinan tertinggi Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan, pembangunan daerah ekonomi daerah perlu bergeser dari pola trickle-down economy menuju bottom-up economy.
Pola pertama mengandalkan pertumbuhan yang diharapkan mengalir dari atas ke bawah, sedangkan pola kedua memperkuat ekonomi rakyat dari desa.
Hal itu disampaikan Mirza saat membuka Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung Semester II 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa, 13 Oktober 2026.
agenda tersebut juga mencakup Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026.
Menurut Mirza, arah pembangunan daerah tersebut sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Terlebih, sektor pertanian masih menyumbang sekitar 28 hingga 30 persen terhadap struktur perekonomian Lampung.
Karena itu, kebijakan ekonomi daerah dinilai perlu memberikan ruang lebih besar bagi petani, koperasi, dan pelaku usaha perdesaan.
Mereka diharapkan berkembang menjadi penggerak ekonomi daerah.
“Pasal 33 itu mengungkapkan koperasi, ekonomi disusun secara bersama-sama, dari atas sampai bawah. Bawah itu dikuatkan dulu,” kata Mirza.
“Koperasi adalah *anchor*, *hub-hub* ekonomi yang ada di desa-desa,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, penguatan ekonomi desa harus menjadi fondasi bagi pertumbuhan sektor industri.
Dengan begitu, hasil produksi masyarakat tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dapat diolah untuk meningkatkan nilai jual.
Pengolahan tersebut sekaligus diharapkan memperluas kesempatan kerja.
Mirza mencontohkan kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan harga eceran tertinggi (HET) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.
Ia juga menyoroti penghentian impor sebagian komoditas pertanian yang menurutnya berdampak pada peningkatan pendapatan petani.
Mirza mengklaim keuntungan petani kini mencapai 48 persen, dengan pendapatan berkisar Rp3 juta hingga Rp5 juta per bulan.
“Ketika HET dinaikkan, harga beras naik? Iya naik, tapi naiknya di tangan petani,” ujarnya.
“Keuntungan petani naik 30 persen. Hari ini keuntungan 48 persen, ada di petani,” lanjutnya.
Dari sisi makroekonomi, Mirza menyebut pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,29 persen pada semester II 2026.
Angka tersebut menempatkan Lampung di posisi kedua tertinggi di Sumatera.
Ia juga menyampaikan tingkat kemiskinan Lampung turun 1 persen dalam kurun waktu satu tahun.
Menurutnya, penguatan daya beli masyarakat desa turut terlihat dari peningkatan pembelian kendaraan baru sebesar 43 persen berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Kenaikan terutama terjadi pada kendaraan niaga dan komersial penunjang logistik pangan.
Pembelian truk disebut meningkat 220 persen, van 123 persen, dan kendaraan pikap 78 persen.
Selain itu, Mirza menyoroti peningkatan aktivitas ekonomi lainnya, mulai dari pengiriman logistik hingga transaksi hewan kurban.
Pembelian sapi meningkat 109 persen, sedangkan pembelian domba naik 141 persen.
Perjalanan umrah masyarakat juga disebut mengalami peningkatan.
Meski demikian, Pemprov Lampung masih menghadapi tantangan untuk memastikan peningkatan produksi dan daya beli diikuti penguatan industri pengolahan.
Untuk itu, Mirza meminta pemerintah kabupaten dan kota menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan ekonomi desa.
sebagian fasilitas yang dinilai perlu dipercepat antara lain pengering hasil pertanian (*dryer*), sentra peternakan, dan kawasan industri beras rakyat.
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Langkah ini diharapkan membuat tenaga kerja lokal mampu memenuhi kebutuhan industri yang tumbuh di daerah.
“Maka kabupaten/kota, kita sama-sama fokus ke desa. Desanya naik kelas, Bapak Ibu sekalian,” kata Mirza.
“Saya yakin kalau ini dilakukan secara terorganisir, secara gotong royong, ini akan menjadi basis utama kita. Kita basisnya kuat, bisa tumbuh di Provinsi Lampung,” pungkasnya.
Diseminasi tersebut digelar melalui sinergi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung.
agenda dihadiri bupati dan wali kota, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan lembaga keuangan, pelaku usaha, akademisi, serta pimpinan media massa. (*)
