BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(Pemkot) Bandar Lampung pada PT Bank infrastruktur dan pengembangan Daerah Lampung mendapat lampu hijau dari seluruh fraksi DPRD Kota Bandar Lampung.
Namun, persetujuan tersebut tidak diberikan tanpa catatan. DPRD meminta penyertaan modal tidak berhenti sebagai penambahan investasi pemerintah daerah, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sektor riil serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung dengan agenda Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal pada PT Bank infrastruktur dan pengembangan Daerah Lampung, di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Selasa (6/10/2026).
Delapan fraksi, yakni Gerindra, PKS, NasDem, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Demokrat dan PAN, menuturkan dapat menerima Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya.
Meski demikian, masing-masing fraksi memberikan sebagian catatan yang menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi daerah.
DPRD juga meminta besaran penyertaan modal diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah. Selain itu, kajian kelayakan, harmonisasi regulasi, optimalisasi dividen, hingga manfaat penyertaan modal terhadap masyarakat menjadi perhatian dalam pembahasan.
Salah satu sorotan penting adalah agar tambahan modal kepada Bank Lampung mampu memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan sektor produktif di Bandar Lampung.
Artinya, investasi pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan dalam bentuk dividen, tetapi juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh fraksi DPRD.
Eva menggarisbawahi Pemkot Bandar Lampung berkomitmen memastikan penyertaan modal kepada Bank Lampung dikelola secara prudent, transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Terima kasih atas dukungan seluruh fraksi. Saran dan masukan yang disampaikan akan menjadi catatan strategis kami agar Raperda ini menghasilkan regulasi yang berkualitas, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Eva.
Menurutnya, seluruh masukan dari delapan fraksi akan menjadi perhatian pemerintah, termasuk terkait optimalisasi dividen dan PAD, penguatan akses pembiayaan serta kepastian payung hukum dalam penyertaan modal.
"Untuk hal-hal yang memerlukan informasi yang lebih mendalam dan teknis, kami siap membahasnya pada tahap pembicaraan selanjutnya sesuai tata tertib DPRD," tegasnya.
Dengan disetujuinya Raperda untuk masuk ke tahap pembahasan berikutnya, DPRD dan Pemkot Bandar Lampung selanjutnya akan mengkaji lebih mendalam aspek teknis, kemampuan fiskal daerah serta manfaat ekonomi yang diharapkan dari penyertaan modal tersebut.
