BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Komisi V DPRD Provinsi Lampung melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek, Selasa (6/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan sekaligus perkembangan pembenahan tata kelola rumah sakit milik Pemprov Lampung tersebut.
Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan bersama sebagian anggota komisi, di antaranya Deni Ribowo, Abdullah Surajaya, Puji Sartono, dan Ketut Romeo, meninjau sebagian fasilitas pelayanan RSUD Abdul Moeloek.
Rombongan diterima Direktur Utama RSUD Abdul Moeloek Imam Ghozali bersama jajaran manajemen, termasuk Wakil Direktur Pendidikan, Pengembangan SDM dan Hukum Elitha M. Utari serta Wakil Direktur Umum dan Keuangan Hery Sadeli.
Yanuar menjelaskan DPRD Lampung akan terus merespons berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan di RSUD Abdul Moeloek.
Menurutnya, RSUD Abdul Moeloek memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu tumpuan masyarakat Lampung, khususnya warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan dukungan pemerintah daerah.
“RSUD Abdul Moeloek ini milik kita bersama sehingga kita semua bertanggung jawab atas pengelolaannya. RSUD Abdul Moeloek adalah wajah pelayanan kesehatan Provinsi Lampung, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu,” kata Yanuar di hadapan manajemen rumah sakit dan awak media.
Salah satu persoalan yang dibahas dalam kunjungan tersebut adalah pengelolaan sistem teknologi informasi dan kerja sama dengan pihak ketiga.
Manajemen RSUD Abdul Moeloek menjelaskan bahwa terdapat perubahan pola pengelolaan sebagian sistem teknologi informasi untuk memastikan kebutuhan pelaporan kepada pemerintah pusat maupun kebutuhan internal rumah sakit tetap berjalan secara optimal.
Sebelumnya, pengelolaan sistem secara internal menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia. Atas pertimbangan tersebut, sebagian sistem kembali dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Dari sisi anggaran, manajemen menyebut skema kerja sama tersebut lebih efisien. Alokasi anggaran untuk pihak ketiga yang sebelumnya sekitar 2,5 persen disebut turun menjadi sekitar 1,4 persen.
Selain itu, sebagian aset teknologi, termasuk server dan perangkat pendukung, kini telah menjadi milik RSUD Abdul Moeloek.
Komisi V DPRD Lampung juga melihat langsung sistem teknologi informasi yang digunakan rumah sakit. Sistem tersebut memungkinkan pemantauan kinerja pegawai dan pejabat secara terpusat serta real-time.
Direktur Utama RSUD Abdul Moeloek, Imam Ghozali menjelaskan transformasi digital tidak cukup hanya dilakukan melalui infrastruktur dan pengembangan sistem teknologi informasi.
Menurutnya, pembenahan harus berjalan beriringan dengan perubahan budaya kerja, termasuk cara tenaga kesehatan memberikan pelayanan kepada pasien.
Imam menyebut konsep tersebut sebagai modern order system yang diarahkan untuk membangun pelayanan humanis, berorientasi pada pasien (patient-centered care), serta mengedepankan aspek keselamatan dalam proses pelayanan.
Ia juga menjadikan nilai kearifan lokal Lampung, yakni puakhi atau persaudaraan, sebagai salah satu fondasi dalam membangun budaya kerja di RSUD Abdul Moeloek.
“Bayangkan kalau anak, istri, atau saudara kita sendiri yang masuk rumah sakit. Tentu kita ingin mereka mendapat pelayanan terbaik. Karena itu, saya minta seluruh hospitalist, siapa pun pasien yang datang, anggap dan layani mereka sebagai saudara sendiri,” kata Imam.
Pembenahan pelayanan juga diarahkan pada sebagian titik layanan yang berkaitan dengan waktu tunggu pasien.
Di Instalasi Gawat Darurat (IGD), misalnya, manajemen menyiagakan penanggung jawab dan perwakilan manajemen untuk mempercepat pengambilan keputusan terkait ketersediaan kamar rawat inap maupun proses rujukan.
Penjadwalan konsultasi dokter dan tindakan medis juga dibuat lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi pasien.
Sementara itu, layanan farmasi ditata melalui digitalisasi untuk mengurangi penumpukan antrean dan meningkatkan efisiensi pelayanan.
RSUD Abdul Moeloek juga menyiapkan penguatan kapasitas sebagai rumah sakit rujukan. Manajemen memprioritaskan penguatan layanan medis dasar dan spesialis sebelum melakukan pengembangan fisik dalam skala yang lebih besar.
sebagian pengembangan fasilitas ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Di antaranya layanan onkologi terpadu melalui infrastruktur dan pengembangan bunker dan fasilitas radioterapi serta pengembangan pain clinic atau klinik penanganan nyeri.
Dalam infrastruktur dan pengembangan dan pengadaan fasilitas, manajemen mengemukakan seluruh proses dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Setelah pemaparan, Komisi V DPRD Lampung bersama manajemen RSUD Abdul Moeloek meninjau sebagian ruang pelayanan dan fasilitas penunjang.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana yang masih memerlukan dukungan anggaran pemerintah daerah.
Direktur IT SIM RSUD Abdul Moeloek Sony menjelaskan server rumah sakit saat ini telah terintegrasi dengan seluruh layanan. Sistem tersebut juga masih dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
“Ini bisa di-upgrade. Untuk penyimpanan memorinya juga tidak akan hilang karena setelah 1×24 jam akan menyimpan sendiri,” kata Sony.
