BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Mabsus menggarisbawahi penanganan stunting harus menjadi tanggung jawab bersama dan tidak hanya dibebankan kepada sektor kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Parosil saat menghadiri agenda pembagian seragam dan buku tulis gratis bagi pelajar Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS) yang dipusatkan di Danau Asam, Kecamatan BNS, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Parosil, persoalan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan hingga tingkat pekon.
Ia meminta seluruh aparatur tidak melihat persoalan kesehatan masyarakat sebagai tugas satu organisasi perangkat daerah saja, melainkan sebagai pekerjaan bersama yang membutuhkan koordinasi dan data yang akurat.
Parosil secara khusus menyoroti pentingnya peran operator pekon dalam mendukung penanganan stunting. Ia meminta operator pekon tidak hanya berfokus pada pengelolaan data Program Keluarga Harapan (PKH), tetapi juga memastikan data yang berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat, khususnya persoalan stunting, tersedia dan dapat digunakan sebagai dasar penanganan.
"PR kita bersama adalah penanganan stunting. Apakah kita sudah menjalankan tugas dengan baik, terutama operator pekon. Jangan hanya bicara PKH, tetapi bagaimana kaitannya dengan stunting, datanya harus kita punya," kata Parosil.
Ia menuturkan, keterlibatan TNI dan Polri dalam penanganan berbagai persoalan masyarakat juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat upaya pemerintah.
Dengan semakin banyak unsur yang terlibat, menurutnya, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah di tingkat daerah maupun pekon untuk tidak serius menangani persoalan kesehatan masyarakat.
Parosil juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mengumpulkan beberapa pihak untuk membahas persoalan stunting dan kesehatan.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah yang lebih terarah dalam mengidentifikasi persoalan sekaligus menentukan tindakan yang perlu dilakukan di wilayah BNS dan Suoh.
Selain pemerintah daerah, ia menggarisbawahi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung penanganan persoalan tersebut.
Pemerintah pekon dinilai memiliki posisi penting karena berada paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi warga secara lebih cepat.
Parosil menekankan bahwa pembangunan daerah daerah tidak hanya diukur dari pembangunan daerah fisik seperti jalan dan fasilitas umum.
Menurutnya, kualitas kesehatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun daerah karena masyarakat yang sehat akan lebih mampu menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi.
Ia pun meminta camat, peratin, kepala puskesmas, TNI dan Polri serta unsur terkait lainnya membangun komunikasi yang lebih kuat.
Kolaborasi antarinstansi dinilai penting agar persoalan kesehatan masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri dan penanganannya dapat dilakukan secara terpadu.
Parosil mengharapkan upaya tersebut dapat memperkuat penanganan stunting di Lampung Barat, khususnya wilayah BNS dan Suoh.
Ia mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk bersama-sama menjalankan tanggung jawab tersebut sehingga persoalan kesehatan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama di tingkat masyarakat.
